Antisipasi Wabah Virus Corona, Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota Bandung Ditunda

dewan-tunda

HumasDPRD – Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk menunda Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun Anggaran 2019, untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Rapat Parirpuran LKPJ tersebut, diputuskan akan dilaksanakan pada 9 April mendatang.

Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy RUsmawan, AT., MM., menjelaskan, penundaan tersebut bersifat tentatif melihat kondisi wabah virus corona.

“Saat ini kondisi tidak ideal dan tidak normal karena wabah virus corona. Sesuai aturan, LKPJ dalam kondisi normal tidak melebihui tiga bulan. Kalau lebih tiga bulan, maka melanggar Undang-Undang (UU). Namun dengan kondisi saat ini, semua memaklumi untuk menunda Rapat Paripurna LKPJ Wali KOta Tahun Anggaran 2029, ujar Tedy, Jumat (20/3/2020).

Menurutnya, penundaan tersebut juga mengikuti Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 443/SE.030-Dinkes tertanggal 14 Maret 2020 dan akan dievaluasi dalam jangka 14 hari, terkait penyebaran wabah Virus Corona atau Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

“Hal ini juga mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Bandung, untuk menghentikan sementara kegiatan yang diadakan Pemerintah Kota Bandung dan atau pihak lain yang melibatkan massa,” ungkapnya.

Direncanakan, rapat Paripurna dilakukan dengan tele conference.

“Kita mengusahakan, Paripurna akan dilakukan dengan teleconference, melihat sarana pra sarana masih terbatas”, kata Tedy.

Berdasarakan rencana awal, sebelum rapat paripurna terlebih dahulu akan dilaksanakan Rapid test.

“Mudah-mudahan agenda-agendanya bisa terlaksana. Selain membahas RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan), membahas LKPJ, juga akan dilaksanakan Rapid test. Nanti sekretariat berkoordinasi dengan, Dinas Kesehatan,” tutur Tedy.

Disebutkan, pembahasan RMP akan dilakukan pada tanggal 6 April, dilanjutkan dengan pembahasannya pada tanggal 7 dan 8 April. Sementara Paripurna LKPJ akan dilaksanakan pada 9 April.

Meskipun begitu, sesuai kesepakatan Dewan dan Pemkot Bandung, bahwa paripurna nantinya yang akan diundang hanyalah para ketua paguyuban atau pejabat yang memiliki kepentingan, mengingat antisifasi pencegahan penyebaran Virus Corona yang saat ini tengah digalakkan.

“Untuk mengantisipasi lebih lanjut, tamu undangan akan dibatasi. Misal jika dari kecamatan, kita undang ketua paguyubannya, seperti itu,” terangnya.

Saat ini DPRD Kota Bandung sedang mencegah wabah virus corona. Cairan anti virus (hand sanitizer) yang telah disediakan di hampir setiap ruangan, pengecekan suhu tubuh, juga penggalakkan cuci tangan memakai sabun. Bahkan area gedung termasuk ruang rapat paripurna telah disemprot desinfektan.

Usaha tersebut, menurut Tedy supaya hak masyarakat agar bisa terpenuhi.

“Jangan sampai hak masyarakat tidak bisa terpenuhi dan tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa terlaksana tiga kegiatan, LKPJ, RPM dan Rapid test,” tegasnya. Tedy.*dprd.bandung.go.id

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print