Sabtu, November 17Website Resmi DPRD Kota Bandung

APBD Kota Bandung Rp 6,1 Triliun


Eddy Koesman/Bandung Ekspres
SETUJU: Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menandatangani APBD 2016 usai rapat paripurna menyetujui rancangan peraturan daerah, Kamis (10/11) malam.

DPRD Apresiasi Prestasi Pemkot

bandungekspres.co.id– Melalui pembahasan yang cukup alot dan melelahkan, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, Kamis (10/12) malam, disetujui DPRD Kota Bandung menjadi peraturan daerah.

Persetujuan Perda APBD tahun 2016 itu, bagian dari persetujuan dewan terhadap empat Raperda dan satu penarikan kembali Reperda tentang BUMD.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja dan dihadiri 2/3 anggota, serta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wakil Wali Kota Oded M. Danial, Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, dan seluruh SKPD Kota Bandung, terlihat lepas dari beban. Pasalnya, ketar-ketir sempat meliputi terkait hambatan persetujuan pemberian subsidi untuk Perusahaan Daerah Kebersihan.

Dalam laporannya, Wakil Ketua Pansus 12 Uung Tanuwidjaja mengungkapkan, APBD tahun 2016 disepakati Pansus sebesar Rp 6,1 triliun. Namun, prioritas pembangunan mengutamakan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara, kegiatan lain yang terangkum dalam 10 program prioritas pembangunan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Terkait Dana Alokasi Umum yang cenderung menurun bakal ditutup dengan menggenjot pendapatan sektor pajak daerah yang targetnya tidak kurang dari Rp 2,1 triliun. ’’Itu penting untuk pengendalian pembangunan,” tukas Ketua Fraksi Nasdem tersebut.

Sedangkan subsidi yang diberikan pada PD Kebersihan Kota Bandung, mekanismenya tetap harus melalui audit terlebih dahulu. Meski, disetujui sebesar Rp 115 miliar, tetapi tidak dianggarkan ke dalam Pos Belanja Subsidi. Kesepakatan pansus 12 dimasukan ke dalam Pos Belanja Tidak Terduga.

Sebab, imbuh Ketua Pansus 12 Riantono, pihaknya belum meyakini pemberian subsidi tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. wujud subsidi itu dalam bentuk kucuran anggaran kedaruratan. ’’Mekanisme percairannya harus menggunakan keputusan wali kota,” ujar politikus PDI Perjuangan itu kepada Bandung Ekspres.

Secara umum, apabila dibandingkan rencana tambahan pendapatan dengan belanja masih terdapat defisit sebesar Rp 697 miliar lebih. Maka untuk menyeimbangkan APBD dipenuhi dari pembiayaan. Yaitu dari Silpa sebesar Rp 679 miliar lebih.

Sehingga, adanya perubahan baik pendapatan maupun belanja, setelah adanya pembahasan pansus, maka struktur APBD Perubahan tahun anggaran 2016, pendapatan jadi Rp 6.097.916.770.000,00, belanja Rp 6.795. 873.674.186,00, dan pembiayaan netto Rp 697.956.904.186,00.

Atas persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD dan tiga Raperda lainnya, serta pencabutan kembali Raperda BUMD, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan, semua raperda yang telah disetujui DPRD menjadi Perda merupakan bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan masyarakat maju dan bahagia.

Untuk itu, seperti Perda tenang Napza dan HIV/AIDS yang penularannya melalui jarum suntik dan prilaku seks bebas, tidak memilih korban. Sedangkan, Perda Perpustakaan, sudah jelas bertujuan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dan Perda tentang Pajak Daerah, selalu kinerja melingkupi kepada intensitifikasi dan ekstensifikasi. ’’Tetapi semua memahami secara esensial untuk kemandirian Kota Bandung sebagai daerah otonom, dan memindak lanjuti isu-isu strategi pembangunan berkelanjutan,” ujar Emil-sapaan akrab Wali Kota-dalam sambutannya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja mengungkapkan, dewan sebagai representasi masyarakat secara resmi mengucapkan selamat terhadap Pemkot dan warga Bandung, atas anugerah Adipura. Namun, hasil perjuangan itu harus dijaga serta dipertahankan melalui upaya sistemik.

Menyinggung, Kota Bandung diberikan predikat kota sehat oleh Kementerian Kesehatan, Ketua DPD PDI Perjuangan Kota Bandung ini, berpesan agar menjaga secara sungguh-sungguh.

Secara khusus, Isa atas nama DPRD Kota Bandung, dalam forum tertinggi sidang paripurna dewan mengapresiasi ditunjuknya Kota Bandung sebagai lokasi pusat peringatan HAKI oleh KPK. ’’Menjadi suri tauladan untuk tidak berperilaku korupsi serta anti korupsi, adalah amanah yang kita emban,” tegas Isa. (edy/vil)