Kamis, September 20Website Resmi DPRD Kota Bandung

Audensi DPRD Kota Bandung bersama Parisada Hindu Dharma Kota Bandung

DPRD KOTA BANDUNG-Audiensi yang di pimpin oleh Ade Fahrurodji S. Sos., dihadiri anggota DPRD Kota Bandung antara lain Sutaya, SH., MH., Folmer SM. Silalahi ST., H. Endun Hamdun, serta Troyadi G. Lukas, S. Sos., dan perwakilan Dinas Pertamanan Kota Bandung, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Bandung, membahas tentang ketersediaan lahan pemakaman bagi umat hindu, Selasa, 05-04-2016 di gedung DPRD Kota Bandung.


Perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia mengungkapkan bahwa umat hindu di Kota Bandung, mengalami kesulitan saat akan memakamkan umatnya. Menurut pengalamannya, saat anggota keluarganya ada yang meninggal dan akan di makam kan, mendapatkan penolakan dari pengelola makam (non pemerintah), dikarenakan makam tersebut sudah dianggap milik salah satu agama, padahal secara status dari pemakaman tersebut adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Umat Hindu yang terdata di kota Bandung melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia sekitar 5000 jiwa. Pihaknya menyatakan bahwa lahan pemakaman yang dibutuhkan oleh umat hindu hanya sekitar 2000 m persegi. Hal tersebut dikarenakan jika ada umat Hindu yang meninggal dan dimakamkan dalam jangka waktu tertentu, akan di angkat untuk di kremasi.

Dijelaskan oleh perwakilan Dinas Pertamanan & Pemakaman Kota Bandung, bahwa Diskamtam melayani seluruh pemakaman warga Kota Bandung, di lahan milik pemerintah Kota Bandung tanpa terkecuali. Diskamtam menyatakan bahwa pemerintah Kota Bandung memiliki 13 lahan pemakaman umum. Mengenai keinginan Parisada Kota Bandung yang ingin membuka lahan pemakaman tersendiri, Diskamtam menyarankan agar memiliki izin dan rekomendasi dari warga sekitar agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Dinyatakan pula oleh perwakilan Diskamtam, bahwa pemerintah Kota Bandung melalui Diskamtam masih memiliki lahan pemakaman seluas 8 hektar di daerah Cikadut, hanya saja di area tersebut terbagi menjadi dua wilayah antara kota bandung dan kabupaten bandung. Namun diungkapkan oleh pihak Diskamtam, bahwa pada tahun 1999, ada SK Gubernur untuk menutup sementara TPU cikadut dengan solusi ditampung di daerah Cikahuripan Sumedang yang memiliki lahan seluas 120 hektar milik sebuah yayasan yang menangani umat Hindu-Budha.

Dikatakan oleh H. Endun Hamdun bahwa saat ini di daerah cikadut, telah terjadi banyak penyerobotan tanah makam untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga dirinya menginginkan ada pertemuan dengan pihak terkait agar hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Sementara Folmer SM. Silalahi ST., mengutarakan bahwa sosialisasi tentang pemakaman terhadap masyarakat kota bandung dinilai minim sehingga terjadi permasalahan penolakan seperti yang di alami oleh umat Hindu kota Bandung, dan dirinya mengungkapkan bahwa akan meninjau dan meminta salinan dari SK gubernur untuk area pemakaman Cikadut.

Disimpulkan oleh pimpinan audiensi, Ade Fahrurodji S. Sos., Masalah pemakaman  yang terbentur dengan adanya SK Gubernur, maka solusi sementara untuk umat hindu di kota Bandung untuk berkoordinasi dengan pihak penyedia lahan di cikahuripan melalui Diskamtam atau dengan pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemilik lahan pemakaman cikadut yang tidak terkena SK Gubernur sehingga permasalahan kesulitan dalam hal pemakaman tidak terjadi lagi dikemudian hari dan pihaknya akan mengkaji keberadaan SK Gubernur tentang pemakaman Cikadut tersebut. Sementara itu menanggapi pernyataan dari H. ENdun Hamdun, pimpinan audiensi, Ade Fahrurodji S.Sos menginstruksikan agar pihak asset Diskamtam segera melakukan koordinasi dengan satpol PP agar tidak semakin banyak nya penyerobotan lahan di area makam Cikadut.