Kamis, September 20Website Resmi DPRD Kota Bandung

audiensi korban dugaan malpraktek yang dilakukan oleh RSKIA Kota Bandung

DPRD KOTA BANDUNG-Selasa, 24 Mei 2016, Komisi D, DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari korban dugaan malpraktek yang dilakukan oleh RSKIA Kota Bandung. Audiensi yang dipimpin oleh Ir. H. Endrizal Nazar dan juga dihadiri oleh anggota komisi D lainnya yakni, Ir. Agus Gunawan, Gagan Hermawan, SE., Willy Kuswandi, Hasan Faozi, S.Pd., Asep Sudrajat, H. Yusup Supardi, S.Ip dan Jhonny Hidayat. Dalam audiensi kali ini pun di hadiri oleh pihak RSKIA dan Al Faiha Medika serta Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Firman Turmantara Endipraja.


Kejadian dugaan malpraktek tersebut dialami pasangan Sri Hartiningsih dan Arie Sutresna. Sri yang melahirkan bayi laki-laki di RSKIA pada tanggal 30 Maret 2016 dan dinamai Mochammad Djilzian Tresna Fauzan tersebut meninggal tak lama setelah proses persalinan.

menurut keterangan korban, saat persalinan ada 6 bidan dan seorang dokter jaga. Tetapi dokter jaga tidak berbuat apa-apa sehingga pasangan tersebut hanya berusaha sendiri dan dibantu oleh satu orang perawat untuk melakukan persalinan. Meski proses persalinan hanya dilakukan seadanya, bayi dari pasangan Arie Sutresna dan Sri Hartiningsih berhasil dilahirkan dengan selamat dan dinyatakan sehat. Namun selang beberapa waktu kemudian, pihak RSKIA melakukan tindakan terhadap bayi pasangan tersebut, yakni memasang alat bantu pernafasan, tak lama kemudian, bayi yang baru dilahirkan kurang lebih 2 jam itu dinyatakan meninggal dengan diagnosa asfiksia berat (Masalah Pernafasan). Pasangan suami istri ini kemudian melaporkan kasus ini ke HLKI dan BPSK. Laporan dilakukan karena tidak ada itikad baik dari pihak rumah sakit.

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi D, DPRD Kota Bandung mempertanyakan standar pelayanan RSKIA yang mengakibatkan meninggalnya bayi yang dilahirkan di RSKIA dan  menganjurkan agar kedua belah pihak melakukan musyawarah sebagai jalan terbaik, tetapi jika terdapat ketidak puasan dari kedua belah pihak, disarankan agar melalui prosedur yang benar dan tidak melakukan hal-hal yang diluar ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya permasalahan ini, Komisi D, DPRD Kota Bandung akan melakukan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat agar kejadian-kejadian serupa tidak terulang kembali.