Website Resmi DPRD Kota Bandung

Badan Kehormatan Dewan

Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung

Sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, bahwa kedudukan dan susunan serta tugas dan kewajiban Badan Kehormatan diatur sebagai berikut :

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
(Pasal 57)

Pasal 57, menyebutkan, bahwa :

  1. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
  2. Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  3. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD sebanyak 5 (lima) orang.
  4. Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oelh anggota Badan Kehormatan.
  5. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi.
  6. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
  7. Masa tugas Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
  8. Anggota DPRD pergantian antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
  9. Anggota DPRD pergantian antar waktu yang menduduki tempat anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diusulkan oleh fraksi yang sama.
  10. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

TUGAS DAN WEWENANG
(Pasal 58)

(1) Badan Kehormatan Mempunyai Tugas :

  1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan / atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan / atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan citra, dan kredibilitas DPRD.
  2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan / atau Kode Etik DPRD.
  3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan / atau masyarakat.
  4. Melaporkan keputusan BAdan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

(2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
(Pasal 59)

Untuk melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Badan Kehormatan Berwenang :

  1. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan / atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan pelanggaran yang dilakukan.
  2. Meminta keteangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
  3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan / atau peraturan tata tertib.

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS BADAN KEHORMATAN
(Pasal 61)

1. Mekanisme pengaduan / pelaporan pelanggaran :

  1. Pengaduan/ pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan badan Kehormatan;
  2. Pengaduan/ pelaporan sebagaimana dimaksud huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas;
  3. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/ pelaporan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti;
  4. Apabila dalam waktu 7 ( tujuh ) hari sejak diterimanya pengaduan/ pelaporan sebagaimana dimaksud huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, badan kehormatan dapat menindaklanjuti.
  5. Setiap pengaduan atau Pelaporan bersifat rahasia

2. Mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/ pelaporan :

  1. Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/ pelaporan melalui permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/ atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain;
  2. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan;
  3. Badan Kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam rapat parimpurna;
  4. Rapat Paripurna dilaksanakan selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah kesimpulan sebagaimana huruf b diterima oleh Pimpinan DPRD;
  5. Apabila Rapay Paripurna menolak kesimpulan Badan Kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan partai Politik yang bersangkutan.
  6. Pimpinan DPRD dan/ atau badan Kehormatan menjamin kerasahasiaan pelapor.

(Pasal 62)

Untuk melaksanakan Tugasnya, Badan Kehormatan Berwenang :

  1. DPRD menetapkan sanksi atau Rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan;
  2. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan secara tertulis; dan
  4. Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Kepengurusan :

Ketua : Endun Hamdun
Wakil Ketua : Dudy Himawan, SH
Anggota :

  1. Troyadi G. Lukas, S.Sos
  2. Tedy Rusmawan AT.,MM
  3. Aan Andi Purnama, SE