Berita Dewan

AUDIENSI KOMISI D BERSAMA FPPB KASBI KOTA BANDUNGTERKAIT PHK SEPIHAK OLEH PT.MULTI KARYA PERKASA DAN PT DEKATAMA CENTRA

PDFCetakSurel

DPRD KOTA BANDUNG-Rabu, 22 Februari 2017 AUDIENSI KOMISI D BERSAMA FPPB KASBI KOTA BANDUNGTERKAIT PHK SEPIHAK OLEH PT.MULTI KARYA PERKASA DAN PT DEKATAMA CENTRA


Senin, 20 Februari 2017, bertempat di ruang rapat Komisi D, telah dilaksanakan audiensi antara Komisi D bersama Disnaker, FPPB Kasbi, PT. Multi Karya Perkasa dan PT. Dekatama Centra. Audiensi yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, Achmad Nugraha, Dh., SH, serta dihadiri oleh anggota Komisi D lainnya yakni Hj. Salmiah Rambe,S.Pd., Willy Kusumah, dan Hasan Fauzi S.Pd., membahas tentang permasalahan PHK(pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak terhadap karyawan yang tergabung dalam FPPB KASBI yang di lakukan oleh PT Multi Karya Perkasa dan PT Dekatama Centra.

Disampaikan oleh Dedi Yuliandi, salah satu perwakilan dari FPPB KASBI bahwa kedua perusahaan tersebut telah melakukan PHK secara sepihak yakni sebanyak 101 karyawan dari PT Dekatama Centra dan sebanyak 3 karyawan dari PT Multi Karya Perkasa. Diungkapkan oleh pihaknya bahwa mereka telah menempuh jalur mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 2 kali, namun dalam waktu 3 bulan tidak ada respon dari PT Dekatama Centra. Dalam audiensi kali ini pun diungkapkan oleh FPPB Kasbi  bahwa PT. Dekatama Centra tidak memberikan cuti kepada karyawan termasuk kepada karyawan hamil yang statusnya PKWT(Pegawai Kerja Waktu Tertentu) dan gaji yang selama ini diterima pun tidak sesuai dengan UMK Kota Bandung. Sementara itu, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Multi Karya Perkasa tidak sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dijelaskan oleh Novi, selaku Perwakilan dari PT Dekatama, bahwa pihaknya bukan melakukan PHK, melainkan masa berakhir kontrak kerja yang telah disetujui oleh karyawan dan perusahaan telah selesai. Selain itu, cuti tahunan karyawan hanya diberikan kepada PKWTT atau karyawan tetap dan hal tersebut merupakan kebijakan perusahaan. Diungkapkan oleh Novi, bahwa saat ini perusahaan pun tidak dapat menjadikan karyawan PKWT menjadi PKWTT(Pegawai Kerja Waktu Tidak Tertentu) karena kondisi perusahaan yang saat ini sedang mengalami penurunan produksi. Sementara pihak PT. Multi Karya Perkasa memPHK 3 karyawan dengan alasan habisnya masa kontrak bekerja yang terlaksana selama 4 bulan dan tidak diperpanjang.

Menanggapi hal tersebut, pihak Disnaker Kota Bandung telah melakukan analisa yang berdasar dari UU No. 13 tahun 2003, sehingga  Dinas Ketenagakerjaan menganjurkan beberapa hal sebagai solusi untuk semua pihak antara lain, menganjurkan kepada PT.Dekatama Centra dan PT. Multi Karya Perkasa untuk mempekerjakan kembali karyawan yang diPHK serta statusnya ditingkatkan PKWTT bagi karyawan yang telah melalui masa kerja lebih dari 2 tahun serta  membayar upah sesuai UMK, dan kedua belah pihak diharapkan memberikan laporan secara tertulis kepada Disnaker paling lambat 10 hari dari tanggal surat anjuran tersebut diterbitkan. Menanggapi hal di atas, Ketua Komisi D beserta jajaran, menganjurkan agar masalah ini dapat selesai dengan mediasi dan secara kekeluargaan, juga mengharapkan agar tidak adalagi masalah PHK di perusahaan yang ada di Kota Bandung. Dalam hal ini Komisi D pun mengharapkan perusahaan untuk mempertimbangkan karyawan tidak tetapnya untuk menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Sehingga permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Kota Bandung dapat dikurangi.

 

Rapat Kerja Gabungan Antara Komisi A dan Komisi D

PDFCetakSurel

DPRD KOTA BANDUNG-Rabu, 26 oktober 2016 DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja gabungan antara komisi A dan komisi D bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung, Inspektorat dan BKD Kota Bandung terkait pembebas tugasan beberapa kepala sekolah di Kota Bandung.


Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu S.Si., M.Si, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang membebas tugaskan kepala sekolah di berbagai tingkat sekolah di kota bandung.

Menurut Achmad Nugraha DH.,SH., selaku ketua komisi D, jika pembebas tugasan beberapa kepala sekolah tersebut diakibatkan oleh adanya jual beli seragam dan biaya mutasi yang telah di atur dalam Perda, maka dirinya mempertanyakan disekolah mana yang tidak memperjual belikan seragam? sehingga apabila memang seperti itu dasar hukumnya maka semua kepala sekolah dikota bandung harus terkena sangsi. Sementara Edi Haryadi selaku Ketua Komisi A mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengetahui mekanisme dan prosedur  yang ditempuh oleh pemerintah kota dalam hal pemberhentian kepala sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih,mengungkapkan bahwa pemberhentian kepala sekolah yang terjadi saat ini,apabila berdasar kepada perda yang mengatur pengadaan seragam,bahwa pihaknya melakukan hal tersebut terkait dengan aspirasi orang tua siswa yang menginginkan kemudahan dalam pengadaan seragam sehingga pihaknya menyatakan bahwa pengadaan seragam boleh dilakukan oleh pihak sekolah tetapi harganya tidak melebihi harga pasar dan disediakan oleh koperasi atau kantin sekolah. Sementara terkait hal biaya/sumbangan, dijelaskan oleh Elih bahwa biaya/sumbangan untuk SD dan SMP tidak diperbolehkan adanya biaya/sumbangan mutasi,sementara untuk jenjang sma/smk di perbolehkan adanya biaya/sumbangan mutasi.

Disampaikan oleh  Ketua Inspektorat  Kota Bandung, Koswara, bahwa Inspektorat Kota Bandung melaksanakan pemeriksaan sesuai amanat undang undang dan atas aduan masyarakat, atas aduan tersebut  pihaknya melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan selama kurang lebih 3bulan. Dalam rentang waktu pembinaan dan pemeriksaan, team inspektorat menemukan adanya maladministrasi, pungutan dari siswa pindah dan jual beli seragam yang dijadikan dasar atas pembebas tugasan beberapa kepala sekolah tersebut.

Melalui rapat kerja gabungan tersebut, Komisi A dan Komisi D akan kembali melakukan rapat kerja guna menindak lanjuti perkembangan yang terjadi saat ini sesuai dengan bidang yang di tangani oleh masing masing komisi. Namun dalam hal ini, DPRD Kota Bandung sepakat bahwa kegiatan pungli disetiap lini harus diberantas agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh masyarakat.

 
 

Rapat Gabungan Antara Komisi A dan Komisi D Bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung

PDFCetakSurel

DPRD KOTA BANDUNG-Rabu, 26 oktober 2016 DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja gabungan antara komisi A dan komisi D bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung, Inspektorat dan BKD Kota Bandung terkait pembebas tugasan beberapa kepala sekolah di Kota Bandung.


Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu S.Si., M.Si, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang membebas tugaskan kepala sekolah di berbagai tingkat sekolah di kota bandung.

Menurut Achmad Nugraha DH.,SH., selaku ketua komisi D, jika pembebas tugasan beberapa kepala sekolah tersebut diakibatkan oleh adanya jual beli seragam dan biaya mutasi yang telah di atur dalam Perda, maka dirinya mempertanyakan disekolah mana yang tidak memperjual belikan seragam? sehingga apabila memang seperti itu dasar hukumnya maka semua kepala sekolah dikota bandung harus terkena sangsi. Sementara Edi Haryadi selaku Ketua Komisi A mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengetahui mekanisme dan prosedur  yang ditempuh oleh pemerintah kota dalam hal pemberhentian kepala sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih,mengungkapkan bahwa pemberhentian kepala sekolah yang terjadi saat ini,apabila berdasar kepada perda yang mengatur pengadaan seragam,bahwa pihaknya melakukan hal tersebut terkait dengan aspirasi orang tua siswa yang menginginkan kemudahan dalam pengadaan seragam sehingga pihaknya menyatakan bahwa pengadaan seragam boleh dilakukan oleh pihak sekolah tetapi harganya tidak melebihi harga pasar dan disediakan oleh koperasi atau kantin sekolah. Sementara terkait hal biaya/sumbangan, dijelaskan oleh Elih bahwa biaya/sumbangan untuk SD dan SMP tidak diperbolehkan adanya biaya/sumbangan mutasi,sementara untuk jenjang sma/smk di perbolehkan adanya biaya/sumbangan mutasi.

Disampaikan oleh  Ketua Inspektorat  Kota Bandung, Koswara, bahwa Inspektorat Kota Bandung melaksanakan pemeriksaan sesuai amanat undang undang dan atas aduan masyarakat, atas aduan tersebut  pihaknya melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan selama kurang lebih 3bulan. Dalam rentang waktu pembinaan dan pemeriksaan, team inspektorat menemukan adanya maladministrasi, pungutan dari siswa pindah dan jual beli seragam yang dijadikan dasar atas pembebas tugasan beberapa kepala sekolah tersebut.

Melalui rapat kerja gabungan tersebut, Komisi A dan Komisi D akan kembali melakukan rapat kerja guna menindak lanjuti perkembangan yang terjadi saat ini sesuai dengan bidang yang di tangani oleh masing masing komisi. Namun dalam hal ini, DPRD Kota Bandung sepakat bahwa kegiatan pungli disetiap lini harus diberantas agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh masyarakat.

 

Ketua DPRD menerima audiensi warga Babakan Kejaksaan Kec Regol

PDFCetakSurel

DPRD KOTA BANDUNG- Permasalahan kepemilikan tanah di Kota Bandung masih terus terjadi, seperti dialami oleh sekitar 37 kepala keluarga di babakan Kejaksaan, Kecamatan Regol Kelurahan ciseureuh RW.04  yang mengadukan nasibnya pada hari senin, 19 september 2016 kepada Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu  terkait sengketa lahan yang mereka alami.


Dihadiri oleh sekitar 50 orang warga, Yana selaku perwakilan warga mengungkapkan bahwa sengketa lahan seluas 4200 m2 yang dihuni sekitar 37 kepala keluarga di wilayah Kecamatan Regol, Kelurahan Ciseureuh Rw.04, telah berlangsung lama namun tidak kunjung usai. Hal tersebut berawal dari gugatan seseorang  bernama Djadja yang merasa masih memiliki tanah tersebut padahal pada kenyataannya Djadja telah menjual tanah tersebut kepada R. Suhandi pada tahun 1966, sementara menurut penulusuran di BPN yang dilakukan oleh lurah setempat, menyatakan bahwa persil dari tanah tersebut adalah milik R. Suhandi, tetapi bukti kepemilikannya tidak disertifikatkan karena R. Suhandi hanya mewakili pembelian atas nama para anggota yayasan Yasmi. Pada tahun 2007, pihak Djadja melakukan gugatan atas hak tanah tersebut, namun pada tahun 2008 mencabut gugatannya itu. Tetapi pada tahun 2014 secara tiba-tiba muncul undangan dari Kelurahan dan Kecamatan yang dimana pengacara Djadja membawa petikan dari makhamah agung yang menyatakan bahwa gugatan dimenangkan oleh pihak Djadja dan akan dilakukan eksekusi pada tanggal 13 oktober 2016, sementara pihak warga tidak merasa mengalami gugatan setelah pada tahun 2008 gugatan pihak Djadja telah secara resmi dicabut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu memberikan masukan agar warga membuat gugatan agar eksekusi lahan pada tanggal 13 oktober 2016 dan juga menempuh jalur hukum melalui LBH serta akan mefasilitasi pertemuan warga dengan BPN untuk mengungkap kebenaran kepemilikan atas hak tanah yang disengketa kan tersebut.

Permasalahan kepemilikan tanah di Kota Bandung masih terus terjadi, seperti dialami oleh sekitar 37 kepala keluarga di babakan Kejaksaan, Kecamatan Regol Kelurahan ciseureuh RW.04  yang mengadukan nasibnya pada hari senin, 19 september 2016 kepada Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu  terkait sengketa lahan yang mereka alami.Permasalahan kepemilikan tanah di Kota Bandung masih terus terjadi, seperti dialami oleh sekitar 37 kepala keluarga di babakan Kejaksaan, Kecamatan Regol Kelurahan ciseureuh RW.04  yang mengadukan nasibnya pada hari senin, 19 september 2016 kepada Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu  terkait sengketa lahan yang mereka alami.

 
 

Halaman 1 dari 8

Pimpinan DPRD Kota Bandung

Peraturan & Perundangan

Web Link