AUDIENSI KOMISI D BERSAMA FPPB KASBI KOTA BANDUNGTERKAIT PHK SEPIHAK OLEH PT.MULTI KARYA PERKASA DAN PT DEKATAMA CENTRA

PDFCetakSurel

DPRD KOTA BANDUNG-Rabu, 22 Februari 2017 AUDIENSI KOMISI D BERSAMA FPPB KASBI KOTA BANDUNGTERKAIT PHK SEPIHAK OLEH PT.MULTI KARYA PERKASA DAN PT DEKATAMA CENTRA


Senin, 20 Februari 2017, bertempat di ruang rapat Komisi D, telah dilaksanakan audiensi antara Komisi D bersama Disnaker, FPPB Kasbi, PT. Multi Karya Perkasa dan PT. Dekatama Centra. Audiensi yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, Achmad Nugraha, Dh., SH, serta dihadiri oleh anggota Komisi D lainnya yakni Hj. Salmiah Rambe,S.Pd., Willy Kusumah, dan Hasan Fauzi S.Pd., membahas tentang permasalahan PHK(pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak terhadap karyawan yang tergabung dalam FPPB KASBI yang di lakukan oleh PT Multi Karya Perkasa dan PT Dekatama Centra.

Disampaikan oleh Dedi Yuliandi, salah satu perwakilan dari FPPB KASBI bahwa kedua perusahaan tersebut telah melakukan PHK secara sepihak yakni sebanyak 101 karyawan dari PT Dekatama Centra dan sebanyak 3 karyawan dari PT Multi Karya Perkasa. Diungkapkan oleh pihaknya bahwa mereka telah menempuh jalur mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 2 kali, namun dalam waktu 3 bulan tidak ada respon dari PT Dekatama Centra. Dalam audiensi kali ini pun diungkapkan oleh FPPB Kasbi  bahwa PT. Dekatama Centra tidak memberikan cuti kepada karyawan termasuk kepada karyawan hamil yang statusnya PKWT(Pegawai Kerja Waktu Tertentu) dan gaji yang selama ini diterima pun tidak sesuai dengan UMK Kota Bandung. Sementara itu, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Multi Karya Perkasa tidak sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dijelaskan oleh Novi, selaku Perwakilan dari PT Dekatama, bahwa pihaknya bukan melakukan PHK, melainkan masa berakhir kontrak kerja yang telah disetujui oleh karyawan dan perusahaan telah selesai. Selain itu, cuti tahunan karyawan hanya diberikan kepada PKWTT atau karyawan tetap dan hal tersebut merupakan kebijakan perusahaan. Diungkapkan oleh Novi, bahwa saat ini perusahaan pun tidak dapat menjadikan karyawan PKWT menjadi PKWTT(Pegawai Kerja Waktu Tidak Tertentu) karena kondisi perusahaan yang saat ini sedang mengalami penurunan produksi. Sementara pihak PT. Multi Karya Perkasa memPHK 3 karyawan dengan alasan habisnya masa kontrak bekerja yang terlaksana selama 4 bulan dan tidak diperpanjang.

Menanggapi hal tersebut, pihak Disnaker Kota Bandung telah melakukan analisa yang berdasar dari UU No. 13 tahun 2003, sehingga  Dinas Ketenagakerjaan menganjurkan beberapa hal sebagai solusi untuk semua pihak antara lain, menganjurkan kepada PT.Dekatama Centra dan PT. Multi Karya Perkasa untuk mempekerjakan kembali karyawan yang diPHK serta statusnya ditingkatkan PKWTT bagi karyawan yang telah melalui masa kerja lebih dari 2 tahun serta  membayar upah sesuai UMK, dan kedua belah pihak diharapkan memberikan laporan secara tertulis kepada Disnaker paling lambat 10 hari dari tanggal surat anjuran tersebut diterbitkan. Menanggapi hal di atas, Ketua Komisi D beserta jajaran, menganjurkan agar masalah ini dapat selesai dengan mediasi dan secara kekeluargaan, juga mengharapkan agar tidak adalagi masalah PHK di perusahaan yang ada di Kota Bandung. Dalam hal ini Komisi D pun mengharapkan perusahaan untuk mempertimbangkan karyawan tidak tetapnya untuk menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Sehingga permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Kota Bandung dapat dikurangi.

Older news items:

Pimpinan DPRD Kota Bandung

Peraturan & Perundangan

Web Link

Instagram Instagram DPRD Kota Bandung