Berita Umum

Legislator Tolak Duty Manager

PDFCetakSurel

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kembali bermanuver. Dia membentuk Duty Manager yang akan ditempatkan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).


DPRD Kota Bandung – Adanya pola mirip manajemen swasta di perhotalan itu, menuai protes keras dari kalangan legislator Kota Bandung. Sebab, hal itu dipandang melecehkan pengawasan dewan.

”Itu melanggar undang-undang, dan melecehkan fungsi pengawasan dewan. Sudah banyak pengawasan eksternal dan internal di Pemkot Bandung yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Edi Haryadi, kemarin (12/7).

Politikus Gerindra tersebut menilai, menempatkan orang non-PNS  untuk mengawasi kinerja PNS, tidak bagus. Sebab, bukan menciptakan suasana kerja yang kondusif malah dapat memperpanjang birokrasi.

”Jika terus menerus diawasi bagaimana, PNS bisa bekerja. Berikan kepercayaan kepada birokrat untuk bekerja secara terukur,” ujar Edi.

Menyoal munculnya ide duty manager, ternyata muncul dari Inspektorat Kota Bandung. Ketika tahu sumbernya, Edi pun cukup menyayangkan. Sebab, kata dia, seharusnya inspektorat   mengoptimalkan organiknya. ”Bukan malah melemahkan institusinya,” tegas Edi.

Di tempat sama anggota Komisi A dari Fraksi PDI-Perjuangan Sutaya menilai, keinginan membentuk duty manager tidak dibenarkan dalam ketentuan tentang kepegawaian.

”Dewan sendiri miliki pengawasan kepegawaian dan aparatur. Sehingga, sikap wali kota itu bisa digambarkan sebagai akal-akalan saja. Kalau di anggaran perubahan, dana operasional  untuk duty manager disetujui, perlu ditelusuri ada apa di balik itu,” tutur Sutaya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, saat jumpa wartawan mengungkapkan pelayanan kepada masyarakat merupakan prinsip utama yang dijunjung Pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, diperlukan terobosan dalam meningkatkan performa pelayanan publik.

Pemkot Bandung, kata pria yang akrab disapa Emil tersebut,  akan menghadirkan duty manager di setiap SKPD, yang berurusan langsung dengan pelayanan masyarakat. Duty manager, kata dia, kelak akan bertanggung jawab terhadap pelayanan publik.

”Gagasan itu dilontarkan Inspektorat Kota Bandung, dalam rapat pimpinan. Duty managerbertugas khusus  memastikan pelayanan publik sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” kata Emil.

Elemen seperti duty manager merupakan kali pertama dilakukan di Kota Bandung jika diaplikasikan. Emil berpandangan, bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik akan dilakukan staf khusus yang profesional.

Tidak hanya memastikan pelayanan berjalan dengan sempurna, duty manager ini nantinya yang akan melakukan pencatatan dan evaluasi pelayanan publik di setiap SKPD. Dutymanager ini, bahkan melakukan teguran kepada staf yang tidak melakukan pelayanan dengan optimal. ”Selama ini kalau ada keluhan layanan larinya ke lurah atau, camatnya. Nanti mah ke duty manajer,” jelas Emil.

Emil berencana akan melakukan perekrutan khusus untuk posisi itu. Pejabat duty manager rencananya bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan dari non-PNS. ”Pelaksanaan program itu akan direalisasikan melalui dana dari anggaran perubahan,” pungkasnya. (edy/rie)

Sumber : http://bandungekspres.co.id/

 

Proteksi Siswa Miskin, Penggiat Pendidikan Setuju Gunakan APBD

PDFCetakSurel

RAPAT: Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha saat memimpin Rapat Kordinasi ”Pendidikan Gratis” di Gedung DPRD Kota Bandung Senin (13/6).


DPRD Kota Bandung –Komisi D Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Dinas Pendidikan Kota Bandung dan pemerhati pendidikan setuju jika kelangsungan pendidikan masyarakat miskin pada jenajang SMA/SMK diproteksi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini menjadi kesimpulan rapat koordinasi ”Pendidikan Gratis” yang diinisiasi Komisi D DPRD terkait pelimpihan kewenangan penyelenggaraan SMA/SMK ke tingkat Provinsi Jawa Barat pada Oktober mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana menyatakan, saat ini pihaknya sudah malaksanakan moratorium terhadap pungutan-pungutan biaya pendidikan tataran di tingkat sekolah tersebut.

Maka, demi kelangsungan kegiatan belajar mengajar, sesuai data pemerintah, sekitar 20 persen siswa miskin SMA/SMK, khususnya warga Bandung pada tahun 2017 akan diproteksi lewat Kartu Bandung Juara.

”Kita meminta dukungan dewan untuk mendorong pengangggaran 20 persen warga miskin sebesar Rp 150 miliar,” tukas Elih di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung kemarin (13/6).

Dia menjelaskan, secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan guna membiaya siswa miskin Kota Bandung mulai SD, SMP hingga SMA/SMK tidak kurang dari Rp 500 miliar.

”Awalnya mau diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Namun, karena sifatnya bantuan, maka diserahkan kepada DPKAD,” ujar Elih.

Elih menambahkan, setelah diidentifikasi, ditemukan persoalan di masa transisi untuk SMK-SMA. Terselip ruang kosong yang tidak dapat dibiarkan. Sebab bisa menimbulkan masalah.

”Saya melihat persoalan itu ada indikasi dimanipulasi, sehingga uang rakyat yang dibelanjakan tidak pada tempatnya. Maka, memang perlu regulasi yang mewakili orang tua siswa, supaya ada penegakan aturan di ruang kosong dan penegakan hukum. Kita tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum. Selama moratorium tidak ada pungutan SPP dan DSP. Intinya, tahun depan untuk siswa miskin ada perhatian salah satunya melalui kartu Bandung Juara,” tegas Elih.

Di tempat sama, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha sepakat siswa miskin terdampak pelimpahan kewenangan yang diatur berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu pasalnya melimpahkan kewenangan SMA/SMK ketingkat Provinsi, perlu diproteksi.

”Solusinya tidak lain harus melalui APBD. Komisi D akan mendorong dalam setiap pembahasan anggaran,” sebut pria yang akrab disapa Amet tersebut.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, yang bisa mengawasi pungutan sebenarnya orang tua siswa dan guru. Sebab, kalau mengandalkan komite sekolah sulit. Mereka terkadang berlindung atas nama kerja sama dengan sekolah bukan membela kepentingan siswa.

Di samping itu, muncul pula persatuan orang tua murid (POM). yang tidak ada aturannya. Lembaga itu, di mata Amet, sangat tidak relevan, karena lebih dominan daripada sekolah sendiri. ”Lembaga ini mengganggu kelangsungan aturan sekolah sehingga perlu ditata ulang,” ajak Amet.

Hal senada dikatakan Enrizal Nazar, wakil ketua Komisi D. Poltikus asal PKS ini meminta transparansi dunia pendidikan. Sehinggga tidak ada hak untuk memungut biaya dari warga tanpa melewatkan musyawarah.

Kebutuhan Rp 480 miliar, Dinas Pendidikan untuk memproteksi warga miskin sebagai kebutuhan dasar harus bisa dipenuihi. Banyak solusi yang bisa diambil. Misalnya mengisinya dari efesiensi belanja di SKPD lain. ”Angka itu bisa tertutupi, meski tidak 100 persen,” kata Endrizal.

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Bandung Dicky Kuswara mengaku, tidak keberatan pihaknya dilibatkan secara khusus dalam mengkaji masalah siswa miskin untuk mendapat kucuran APBD.

Meski demikian, sahut Dicky, masalah pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, orang tua juga harus terlibat. ”Masalah penganggaran pendidikan bagi saya setuju. Sebab, ada warga yang hampir miskin, dan miskin. Tetapi harus tepat sasaran. Pengentasannya harus  ada ketegori sehingga tepat sasaran,” pungkas Dicky. (edy/fik)

 

Sumber : http://bandungekspres.co.id/

 
 

Dewan Ajak Anak Yatim Buka Bersama 26 Juni 2016

PDFCetakSurel

ISTIMEWA
KEBERSAMAAN: Sejumlah anak yatim piatu dan warga tidak mampu menhadiri acara buka bersama di masjid DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, belum lama ini.


DPRD Kota Bandung –Menyemarakkan Bulan Suci Ramadan 1437 Hijriah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melalui Sekretariat dan pengurus masjid DPRD Kota Bandung memberikan santunan kepada anak yatim piatu Yayasan Nurul Iman Al-Mukaromah, PAC Andir, dan panti asuhan Jalan Kopo. Kegitan tersebut juga dibarengi dengan buka puasa bersama.

”Kegiatan berbagi di bulan Ramdan merupakan pengejawantahan dalam meningkatkan ketakwaan dengan berbagi bersama anak panti piatu dan warga yang kurang mampu,” kata Skretaris DPRD Kota Bandung Herry M. Djauhari dalam sambutan belum lama ini.

Adapun bentuk pemberian bantuan kepada 63 anak yatim piatu tersebut dengan memberikan uang tunai oleh pengurus Mesjid DPRD Kota Bandung, yang secara simbolis diberikan Wakil Ketua Komisi D Endrizal Nazar, anggota Komisi B Deden Deni Gumilar didampingi Sekretaris DPRD Herry M Djauhari.

Acara yang diselenggarakan di lantai I Gedung Dewan itu, tak hanya berjalan lancar dan penuh hikmah. Tetapi, nampak suka cita dari raut wajah anak-anak yatim piatu.

”Semoga bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat meringankan mereka dalam menunaikan ibadah puasa,” tukas Ketua Pelaksana Kegiatan Endih Purnama.

Sebelumnya, anggota Komisi B Deden Deni Gumilar menyatakan, menjalin silaturahmi dengan panti sosial yang ada  lingkungan dan tokoh masyarakat setiap bulan Ramadan memberi ruang komunikasi dua arah yang positif.

Selain silaturahmi dan buka puasa bersama ulama dan  masyarakat, memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim piatu dan fakir miskin merupakan bagian penting dari pendidikan ahlak dan karakter dalam dunia nyata,

”Bulan Ramadan penuh berkah, kami harapkan semua masyarakat agar menjalankan kewajiban puasa Ramadan  dengan baik,” kata Deden. (edy/fik)

 

Sumber : http://bandungekspres.co.id/

 

Pemkot Lawan Rentenir, Suntik BPR Rp 1 Triliun

PDFCetakSurel

SEPAKAT: Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja menandatangani perjanjian kerjasama di sela rapat paripurna kemarin (20/5).


DPRD Kota Bandung –Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung bakal mengajukan penambahan modal sebesar Rp 1 triliun kepada pemerintah Kota Bandung. Hal ini untuk menjalankan program Kredit Melati sebagai upaya melawan rentenir.

”Saat ini, modal dasar PD BPR tidak kurang dari Rp 100 miliar. Dan malalui program Kredit Melati, meraup keuntungan 2,5 kali lipat dari keuntungan tahun sebelumnya,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi pada Sidang Paripurna  Perihal 3 Raperda yang materinya berasal dari Proppeda LK tahun 2016 catur wulan II nomor 06, 07 dan 08 di DPRD Kota Bandung kemarin (20/5).

Dia menjelaskan, PD BPR merupakan perbankan milik pemerintah kota yang memiliki fungsi mediasi keuangan. Sehingga, BPR hadir untuk mengakses permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan warga Bandung.

”Konsekuensi penyaluran kredit berimplikasi kepada pemanfatan laba yang semakin membaik,” ujar Emil sapaan akrab wali kota tersebut.

PD BPR terus menutup akses rentenir dengan mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Maka,  mengusulkan penambahan modal dasar sebesar-besarnya  menjadi udagan Pemkot Bandung.

Maka, bukti nyata menyaluran kredit Melati kepada 9.000 nasabah kelompok dan perorangan, 2.000 di antaranya merupakan mantan korban rentenir. ”Ini menunjukan program Melati telah berdampak,” tukas Emil.

Selain peningkatan permodalan PD BPR, Raperda pembentukan Perseroan Bandung infra investama, kata Emil, diharapkan dapat menggali sumber dana potensial di luar APBD. Hal itu, guna  membantu keterbatasan akses Pemkot, untuk menarik sumber investasi baru dalam mewujudkan pembangunan.

”Tahun 2016 ini, bila Raperda disetujui, Pemkot akan membuat akta perusahaan. Sebab, perseroan itu akan dikelola secara profesional. Ada 20 potensi bisnis, yang menjanjikan, diantaranya bisnis Rusun, jalan tol, transportasi masa depan. ”Yang paling potensial transportasi, dan pemanfaatan IT,” kata Emil

Saat ini, modal dasar Perseroan Bandung Investama, sebesar Rp 20 triliun. Modal tersebut, terang Emil, diambil dari kekayaan aset Pemkot Bandung, yang diperkirakan ada dikisaran Rp 27 triliun.

Dukungan persetjuan dewan atas regulasi tersebut melihat urgensi dari Perseroan Bandung Investama. Karena perseroan ini, akan bekerja di luar urusan yang sudah digarap BUMD yang ada.

”Pokoknya, kehadiran perseroan tersebut untuk mencari dan mengumpulkan dana sebesar-besarnya. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang membutuhkan biaya sangat besar,” ungkap Emil.

Berdasarkan referensi DBMP Kota Bandung, sahut Emil, Kota Bandung membutuhkan tidak kurang 30 play over dan underpass. Masing-masing kegiatan membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar. Dengan perusahaan perseroan itu, rasanya tidak sulit digapai,” sebut Emil.

Sementara itu, untuk tata kelola reklame sesuai daya dukung perkotaan. Perubahan penataan kota memerlukan zonasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan. Dalam penataan ruang kota maka, harus berkolerasi dengan penataan reklame.

”Selama ini terjadi polusi reklame, sehingga aturan yang mengatur perubahan reklame konvensional ke reklame digital. Regulasi yang digunakan akan menghasilkan pendapatan yang berlipat ganda dari isu baru tersebut,” tutur Emil.

Di tempat sama, sebelumnya dilaksankan pengambilan keputusan terhadap raperda perubahan atas Perda nomor 19 tahun 2011 tentang ketentuan pelayanan pemakaman umum, pengabuan mayat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Dalam rapat paripurna ke 10, masa persidangan ke-3 kali inipun, tetap tanpa diikuti Fraksi PKS yang sedang mengikuti Silatnas, Rapat Paripurna penetapan Raperda menjadi Perda ini, kata Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja, merupakan kelanjutan sidang paripurna yang sebelumnya menolak penetapan Raperda Pelayanan Pemakaman menjadi Perda pada Tanggal 18 Mei lalu.

Pansus 3 yang melaporkan ulang, kali ini mendapat persetujuan forum. Laporan Ketua Pansus 3 DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji, tentang penyempurnaan pasal 3 b, melalui penambahan satu ayat. Sehingga, esensi pasal santunan terhadap warga miskin yang meninggal didrop. Ini merupakan substansi belanja langsung.

”Ketentuan itu hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang berprestasi, dan bantuan tidak langsung harus diajukan setahun sebelumnya melalui by name by adres,” ujar Ade.

Meskipun ada koreksi dalam norma aturan pengistilahan pembebasan yang diganti dengan kalimat ”insentif” sesuai usulan Tomtom Dabul Qomar.

Maka, koreksi itu untuk penguatan saja kata Isa, bukan hal substansi yang harus diperdebatkan. Dengan demikian persetujuan tersebut untuk selanjutnya  akan dituangkan dalam keputusan DPRD. (edy/fik)

 

Sumber : http://bandungekspres.co.id/

 
 

Halaman 1 dari 12

Pimpinan DPRD Kota Bandung

Peraturan & Perundangan

Web Link