Sabtu, November 17Website Resmi DPRD Kota Bandung

Dewan Setuju Raperda PPNS Jadi Peraturan Daerah

DPRD Kota Bandung SEPAKAT: Ketua DPRD Kota Bandung H. Isa Subagja menandatangani sebagai tanda persetujuan atas revisi Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) No 4 Tahun 1986 menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna, Jumat (29/4). Penandatanganan dilakukan secara bersama-sama dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (belakang) sebagai perwujudan amanat undang-undang. Turut menyaksikan Wakil Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial.


MENYETUJUI penetapan peraturan daerah (perda) dalam memenuhi unsur kepentingan masyarakat, jadi pemikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Untuk itu, secara substansi dipandang mendesak melakukan revisi terhadap produk hukum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Bandung, yang selama ini diatur melalui Perda Nomor 4/PD/1986 (dibuat saat kebijakan desentralisasi belum dijalankan di Indonesia).

’’Secara substasi dan kelembagaan eksistensi PPNS itu,  sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Bahkan, memerhatikan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 (amandemen) dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan UU Nomor 9 tahun 2015, jauh dari ekspektasi penegakan hukum,’’ kata Ketua Pansus 3 DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji, usai Sidang rapat paripurna DPRD Kota Bandung, dengan agenda persetujuan pengambilan keputusan Raperda PPNS yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang memuat sanksi/ancaman pidana, yang materinya berasal dari Lembaran Kota Nomor 2 tahun 2016.

Dalam penilaian politikus Partai Hanura tersebut, target ideal Perda PPNS, perkuat koordinasi dan kemampuan PPNS untuk penindakan terhadap pelanggar perda/perwal yang dilakukan PNS.

’’Intinya, penguatan PPNS untuk meminimalisir kobocoran pendapatan daerah dan penguatan regulasi sebagi legalitas segala tindakan hukum yang dilakukan PPNS,’’ tukas Ade.

Atas dasar itu pula, guna menegakkan perda yang mengandung sanksi pidana, terkadang harus dilakukan secara represif. Pasalnya, bukan tidak mungkin berpotensi mengurangi hak-hak warga dan menimbulkan konflik. ’’Dasar hukum yang memproteksi tindakan hukum represif merupakan upaya terakhir PPNS dalam menciptakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat Kota Bandung,’’ ujar Ade.

Menyoal tahapan yang  dlaksanakan Pansus 3 DPRD Kota Bandung, legislator menggali masukan, baik yang sumbernya dari pakar/akademisi, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), juga Polrestabes Bandung. Bahkan, studi banding serta konsultasi ke kementerian terkait beberapa kali dilaksanakan. ’’Ini bagian dari harmonisasi dalam menambah kekayaan konten raperda, agar dalam aplikasi mampu percepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan,’’ jelasnya.

Kendati demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum penyusunan draf raperda terlebih dahulu dibuatkan naskah akademik yang merupakan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bahan pembahasan raperda. ’’Naskah akademik tersebut dijadikan salah satu rujukan dalam pembahasan,’’ terang Ade.

Fokus perhatian Pansus adalah kembali kepada roh pembuatan peraturan daerah tersebut, seyogyanya mengatur PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam melakukan penindakan dan penyidikan.

Pertanyaannya kenapa itu menjadi penting, seru Ade, sebab nomenklatur yang disepakati bukan raperda perubahan sebagaimana disampaikan dalam Lembaran Kota Nomor 2 Tahun 2016, atau seperti diamanatkan rapat paripurna DPRD Kota Bandung 17 Februari lalu.

Dalam pembahasan kami, Pansus 3 memandang, bukan lagi sebatas revisi Perda Nomor 4 tahun 1986, melainkan raperda ini perubahan total. ’’Pansus 3 membahas pasal-pasal baru lebih dari 60 persen,’’ sebut Ade.

Kehadiran PPNS di SKPD,  selama ini kinerjanya terkesan terbelenggu. Mereka lebih banyak bergelut dengan ewuh pakewuh daripada  perlihatkan greget performance-nya sebagai penyidik.

Berkaca dari referensi tersebut, tutur Ade yang juga anggota komisi hukum DPRD Kota Bandung ini, adanya konsideran baru mendorong perlunya dimasukan klausul baru dalam Raperda PPNS tersebut. Diantaranya, penyesuaian syarat pengangkatan PPNS, sesuai ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2010. Kewenangan PPNS melakukan pembebanan biaya paksa (di Pasal 4 ayat (1) poin i) penegakan hukum terhadap pelanggar sesuai dengan ketentuan dalam UU 23 tahun 2014.

Pembentukan sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengakomodir PPNS di lingkungan Pemkot Bandung, sesuai ketentuan Surat Edaran Mendagri Nomor 182.1/857/SJ) dan penguatan kelembagaan dari sisi regulasi. Dan pemberian hak insentif bagi PPNS dalam menjalankan tugas.

Sehingga untuk penguatan klausul-klausul itu, Pansus sepakat memasukkan konsideran mengingat yakni : UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Kepmendagri Nomor 6 tahun 2003 tentang pedoman pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kemendagri Nomor 7 tahun 2003 tentang pedoman operasional PPNS dalam penegakan Perda. ’’Ketiga konsideran tersebut sangat relepan dengan substansi materi Perda,” tandas Ade.

 

Sumber : http://bandungekspres.co.id/