Sabtu, November 17Website Resmi DPRD Kota Bandung

DPRD Kota Bandung Sesalkan RS Tolak Layani Warga Miskin

DPRD KOTA BANDUNG – BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID — Komisi D DPRD Kota Bandungsesalkan rumah sakit menolak layani warga miskin dengan alasan ada data dari BPJS kesehatan.

“Warga datang ke rumah sakit, ditolak malah diberi selebaran dari BPJS, bahwa ada 5.000 orang sudah tidak terdaftar BPJSkesehatan,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Ahmad Nugraha di Gedung DPRD, Jumat (18/3).

Ahmad mempertanyakan selebaran dari BPJS Kesehatan Kota Bandung yang berisi penolakan data tidak valid sehingga rumah sakit dengan mudahnya menolak pasien miskin berdasarkan surat edaran BPJS.

Menurut Ahmad, seharusnya rumah sakit tidak otomatis menolak karena selebaran BPJS tidak mencantumkan by name by adrees. “Jika alasan 5.000 dicoret karena dianggap sudah mampu, tapi buktinya yang melapor ke dewan benar-benar orang miskin,” ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan, jika warga benarI-benar miskin kewajiban pemerintah membantu untuk menggratiskan bukan ditolak ketika mau berobat.

Ahmad juga mempertanyakan anggaran kesehatan untuk orangmiskin sebesar Rp 69 miliar untuk 330 ribu jiwa warga miskin, dan Rp 10 miliar untuk baper stok khusus untuk warga miskinyang tercover oleh BPJS.

Ahmad khawatir 5.000 orang yang dicoret dari BPJS malah warga yang benar-benar miskin makanya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan harus cek ulang jatah BPJS warga miskin.

Sementara Rahmanto Fauzi Kepala Unit epse Kota Bandungmengatakan yang dicoret dati kepesertaan BPJS warga miskin. Di Indonesia 1,749,000 jiwa diantaranya 5.000 jiwa warga Kota Bandung.

Menurut Rahmanto, pencoretan oleh Menteri sosial sedangkanBPJS hanya menerima data saja dan menyampaikan kepada.
Rahmanto mengatakan, pengurangan data warga miskinberdasarkan SK mentri Sosial nomor 170/HUK/2015.

“Mentri Sosial menghentikan bantuan pengobatan berdasarkan pengajuan dari daerah disebabkan meninggal dunia, pindah alamat dan sudah mampu,” ujar Rahmanto.(tsm)

 

Sumber http://jabar.tribunnews.com/