Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Bandung

PDFCetakSurel

 

 

 

 

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

NOMOR.01 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA BANDUNG

DILINGKUNGAN DPRD KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

 

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 36 Ayat (4) dan Pasal 40 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, Perlu Menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Tata Cara Penyusunan Prolegda Kota Bandung Dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan   Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor   123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor.17 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROLEGDA KOTA BANDUNG DILINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung ini yang dimaksud dengan:

  1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
  2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
  3. WaliKota adalah WaliKota Bandung.
  4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung.
  5. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua alat Kelengkapan DPRD.
  6. Badan Legislasi Daerah Yang selanjutnya disingkat Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani Legislasi.
  7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Bandung.
  8. Organisasi perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
  9. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia adalah salah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Yang bertugas Mengkoordinasikan Penyusunan Prolegda bersama-sama DPRD.
  10. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencangkup tahapan perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan, dan Pengundangan.
  11. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  12. Peratuaran Daerah adalah Peraturan Perundang -Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Walikota
  13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
  14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, Adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi menyusun dan menetapkan Prolegda bersama-sama dengan Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 3

Dalam rangka menyusun dan menetapkan Prolegda DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

  1. mengkoordinasikan  penyusunan Prolegda;
  2. mengadakan rapat paripurna dalam rangka penetapan Prolegda;
  3. menyebarluasan Prolegda Bersama Walikota dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat; dan
  4. menerima masukan dari masyarakat.

BAB III
PENYUSUNAN PROLEGDA
Bagian Kesatu
Usulan Prolegda

Pasal 4

  1. Balegda mengkoordinasikan penyusunan  Prolegda bersama-sama Bagian Hukum dan HAM , sebelum pembahasan Rencana APBD.
  2. Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh BALEGDA.

Pasal 5

  1. Balegda dalam menyusun Prolegda di lingkungan DPRD dilakukan dengan pertimbangan  usulan dari fraksi, komisi, dan/atau  masyarakat.
  2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan fraksi atau pimpinan komisi kepada pimpinan DPRD melalui Balegda.
  3. Badan Legislasi meminta usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kambat 20 hari sebelum penetapan APBD (dasar  penghitungannya penetapan prolegda sebelum penetapan APBD).

Silahkan download File lengkapnya di bawah ini :

Pimpinan DPRD Kota Bandung

Instagram Instagram DPRD Kota Bandung