Senin, Desember 17Website Resmi DPRD Kota Bandung

Kasus SBL, Ketua DPRD Kota Bandung Imbau Pemerintah Tingkatkan Pengawasan

Bandung – Kasus dugaan penggelapan berkedok biro perjalanan haji dan umrah yang menjerat PT Solusi Balad Lumampah (SBL) yang mengakibatkan ribuan orang konsumennya merugi menjadi catatan serius bagi pemerintah. Setidaknya, ada persoalan dalam hal pengawasan yang harus ditingkatkan oleh pihak terkait.“Kami berharap pihak terkait dalam urusan penyelenggaraan haji dan umrah bisa lebih memantau dan mengawasi biro-biro seperti ini sehingga masyarakat terlindungi,” ujar Ketua DPRD kota Bandung, Isa Subagja, saat ditemui di kawasan Jalan Tamansari, Rabu (31/01/2018)

Meski begitu, Isa juga berharap masyarakat lebih realistis saat hendak melakukan perjalanan ibadah umrah. Menurutnya selama ini masyarakat hanya melihat faktor harga yang murah dan terkadang mengabaikan aspek lainnya.

“Jangan tergiur harga yang murah. Sebetulnya masyarakat itu harus sudah lebih cerdas karena kasus seperti ini sudah pernah terjadi,” jelasnya

Isa pun menghendaki adanya upaya dari Pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang umrah dan haji, termasuk diantaranya menyangkut ongkos perjalanan ibadah umrah. Selain itu, lembaga terkait juga harus membuka saluran aduan dan konsultasi mengenai hal ini agar mudah dalam melakukan pengawasan.

“Kami juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor atau berkonsultasi dengan lembaga pemerintah terkait jika menemukan keganjilan-keganjilan itu,” tandasnya

Seperti diketahui, sekira 30.237 orang telah mendaftar dan membayar biaya umrah dan haji dengan nilai total dana yang dikumpulkan Rp900 miliar. Namun, baru 17.383 orang yang diberangkatkan, sementara sisanya sebanyak 12.845 orang belum diberangkatkan. PT SBL sendiri meraup uang sebanyak Rp300 miliar dari jamaah yang belum berangkat.

(http://prfmnews.com)