Sabtu, November 17Website Resmi DPRD Kota Bandung

Kilas Balik yang Terbalik


Eddy Koesman/Bandung Ekspres
KONSISTEN: Kepala Disdik Kota Bandung Elih Sudiapermana (peci hitam) dan Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha usai kilas balik pendidikan, Selasa (22/12).

Dunia Pendidikan dalam Wacana PPDB

bandungekspres.co.id– Seolah dunia pendidikan hanya dibatasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sehingga, kilas balik pendidikan Kota Bandung tahun 2015, kemarin, yang digelar Dewan Pendidikan Kota Bandung, mendiskreditkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang PPDB dan Peraturan Pemerintah No. 47 dan 48 tentang sistem pendidikan sebagai pesakitan yang harus dipersalahkan.
Fakta itu menyeruak dari lontaran penggiat pendidikan kota Bandung, yang jadi pembicara. Sementara, substansi mengevaluasi yang mencari solusi keberlangsungan sistem pendidikan di kota Bandung, tak disentuh secara utuh.
Dian Feni Asiani, salah seorang anggota Tim Perumus PPDB tahun 2016, mengatakan, PPDB merupakan bagian dari layanan publik, yang seharusnya membuat pelayanan pendidikan lebih bermutu.
Hal yang krusial dari PPDB, jalur afirmasi yang meminta SKTM dicabut. Sementara, peserta dari jalur kewilayahan non akademis yang tidak lolos dan yang hidup bertetangga dengan sekolah harus diterima dan pembagian wilayah, rasio rombongan belajar wilayah SMP dan SMA harus direvisi. ’’itu semua permasalahan nyata,’’ tukas Dian.
Pemikiran Dian yang berkutat di PPDB, semakin kental. Dia menuduh orangtua siswa tidak jujur dan hanya memikirkan pencitraan bersekolah di tempat favorit. Atas referensi itu, Dian berpandangan, sistem rayonisasi harus dipertahankan. ’’Itu guna menghilangkan pencitraan favorit,’’ ujarnya.
Beberapa orang kepala sekolah, rata-rata berpendapat pembiayaan penting ditanggung pemerintah. Sebab, dalam prakteknya, mesti sudah digratiskan masih saja ada pungutan. ’’Seolah Kota Bandung ini jauh dari provinsi. Pengingkaran terhadap sekolah gratis 12 tahun tak pernah ada sanksi,’’ sebut Eko, yang juga pemerhati pendidikan.
Dia juga menuduh komite sekolah sebagai pengumpul duit masyarakat. Padahal, UU melarangnya, sepeserpun uang masyarakat harus dipertanggungjawabkan.
Secara gamblang Kepala SDN Sabang Kurdi menyatakan, dalam mengelola sekolah jangan sampai ada ’’dusta di antara kita’’. ’’Semua harus transparan, akuntabel, dan diaudit. Kita buka saja kebutuhan standar minimal. Maka, kita tidak akan pernah butuh sumbangan terselubung yang dipungut dari orangtua siswa,’’ tukas Kurdi.
Sebagai sekolah favorit tujuan SKTM, SMKN 3 relatif menjadi rumah kedua dari siswa golongan berkebutuhan khusus. Namun demikian, sisi akademis dan ekonomis tak mengganggu KBM. ’’Memang tidak mudah, tetapi harus siap,’’ ujarnya.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia Iwan Suhermawan mengungkapkan, mencermati pendidikan di kota Bandung. Perlu diperhatikan adalah pengelolaan, pembiayaan dan personel (P3). Meskipun itu kewenangan pemerintah tapi apa nyatanya dalam realisasi di Bandung. ’’Kadisdik dintervensi oleh pimpinannya. Maka, mekanisme pendidikan menjadi rancu. Regulasi bertabrakan,’’ sahut Iwan.
Secara gamblang Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha menekankan pentingnya PPDB. Pelaksanaan tahun 2015 sangat menguras pikiran. Banyak yang harus diperbaiki . ’’Terpenting tidak ada intervensi dari wali kota. Itu menyebabkan kerancuan di tingkat aplikasi,’’ tukas politikus PDI Perjuangan ini.
Dewan bergeming serta selalu berada di pihak rakyat. Sehingga, dorongan anggaran diproyeksikan untuk memfasilitasi agar rakyat mendapat pendidikan yang layak.
Kegaduhan yang terjadi selama ini terbukti akibat lemahnya pengawasan. Maka, dimana-mana masih ditemukan komersialisasi pendidikan. ’’Persoalan pembiayaan tetap jadi bagian karut marut dunia pendidikan kota Bandung,” sebut Amet-sapaan akrabnya.
Memperhatikan kegelisahan masyarakat terkait PPDB, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung Kusmeni Hartadi berpendapat, ada dua persoalan yang harus diperhatikan, sistem PPDB dan pembiayaan.
Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung sudah semestinya terapkan PPDB sistem daring. ’’Baik akademis maupun non akademis, harus menggunakan cara ini. Informasi ini menjadi terbuka. Dan pasti ditunggu masyarakat. Tinggal bagaimana aturan mainnya. Intinya tahun 2016, sistem daring sudah dilaksanakan,’’ cetus Kusmeni.
Pembiayaan yang diatur dalam PP No 48, yang melibatkan peran masyarakat masih dapat dipakai. Terutama dalam pembiayaan yang sumbernya dari Bantuan Operasional Sekolah. ’’Kenapa itu masih diperlukan? Faktanya, bantuan itu masih dibawah riil kebutuhan keberlangsungan pendidikan,” imbuh mantan legislator Partai Golkar tersebut.
Idealnya, BOS SD itu Rp 1,7 juta, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 4 juta dan SMK antara Rp 6-7 juta. Maka, dana itu terpenuhi pemerintah dari daerah hingga pusat, pendidikan akan bebas biaya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana yang menjadi pembicara terakhir, bersyukur atas dinamika pendidikan yang menimpa Kota Bandung. ’’Ini membuktikan dunia pendidikan berhasil,” singkatnya.
Untuk itu, konsepsinya harus dipahami secara normatif dan akademik. Elih mengklaim, Disdik berjalan sesuai perintah peraturan. ’’PPDB perintahnya harus akademik dan non akademik. Sementara peraturan menteri perintahnya harus pula mengakomodir 20 persen masyarakat kurang mampu. Tapi di lapangan ada kekeliruan orang tak bertanggungjawab. Buntutnya, ya gaduh,’’ urai Elih.
Peraturan tentang PPDB sudah akan siap pada Januari 2016. Yang perlu mendapat perhatian hanya sisi pengujian saja. ’’Kita akan mulai sosialisasi juga pada bulan Januari. Waktu yang panjang itu kiranya cukup menampung persoalan penerimaan siswa didik baru,’’ pungkas Elih. (edy/vil)