Rabu, September 26Website Resmi DPRD Kota Bandung

Komisi D menerima audiensi orang tua murid terkait PPDB 2016

DPRD KOTA BANDUNG-senin,27 juni 2016,komisi D DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari perwakilan orang tua siswa yang merasa tidak mendapatkan keadilan dalam proses PPDB tahun ajaran 2016 ini. perwakilan orang tua siswa yang berjumlah sekitar 200 orang, langsung diterima di ruang paripurna oleh Ketua Komisi D, Achmad Nugraha DH.,SH., dan dihadiri oleh Anggota Komisi D Willy Kuswandi serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung juga perwakilan orang tua siswa peserta didik baru 2016.


Di ungkapkan oleh Achmad, DH., SH., bahwa masyarakat yg memiliki kartu KPS(kartu perlindungan sosial) dan KIP(Kartu Indonesia Pintar) seharusnya menjadi prioritas dalam PPDB 2016 dengan tetap mempertimbangkan aspek yang ada dalam Perwal No. 610 tahun 2016, salah satunya mendapatkan prioritas pada sekolah negeri yang berdekatan dengan tempat tinggal, tetapi jika peserta didik tersebut tidak dapat diterima di sekolah negeri, maka siswa peserta didik baru tersebut dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah swasta. Melihat kondisi tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi D, DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha., DH., SH., DPRD Kota Bandung memperjuangkan agar siswa dengan status Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) tersebut bebas dari segala beban biaya pendidikan yang ada.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan kota  bandung menyatakan bahwa pemerintah Kota Bandung akan berusaha maksimal agar siswa di kota bandung mendapatkan pendidikan yang layak dan akan menjamin pembebasan biaya di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung bagi siswa RMP serta akan melakukan pengawalan agar tidak terjadi penyimpangan. Dikatakan pula bahwa apabila terdapat siswa yang ijazah ataupun raportnya ditahan oleh pihak sekolah, maka pihak Disdik Kota Bandung akan membantu sepenuhnya agar tidak ada lagi siswa yang terhambat akibat tunggakan di sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pihaknya pun berharap orang tua siswa pro aktif dan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah serta dina pendidikan kota bandung.

Sementara dikatakan oleh perwakilan orang tua siswa bahwa pengawalan tidaklah mudah, dan pihaknya meminta agar diberi surat rekomendasi dengan syarat gratis biaya sekolah bagi siswa miskin. Dirinya pun mengeluhkan tentang adanya beberapa temuan yang dimana disinyalir ada kecurangan dari pihak tertentu untuk meloloskan peserta didik baru agar diterima disekolah yang diinginkan, dan pihaknya berharap agar temuan temuannya tersebut dapat segera diatasi oleh pihak disdik agar ada rasa keadilan bagi masyarakat.

Menanggapi pernyataan dari perwakilan orang tua siswa tersebut pihak disdik mengatakan bahwa akan segera melakukan verifikasi sistem PPDB untuk meminimalisir kecurangan dan untuk biaya gratis di sekolah swasta pihaknya mengatakan akan melakukan rapat dengan kepala dinas pendidikan kota bandung dan juga pemerintah kota bandung.

Menyikapi hal tersebut, ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha., DH., SH., mengatakan akan melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung agar permasalahan PPDB 2016 ini segera selesai.