Selasa, Oktober 16Website Resmi DPRD Kota Bandung

Kota Bandung Meraih Penghargaan KPK

Kota Bandung meraih dua penghargaan sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pertama sebagai Pemerintah Daerah dgn jumlah laporan gratifikasi terbanyak dan 100 persen tepat waktu 2014 sedangkan yang kedua adalah Pemerintah Daerah dengan unit pengendalian gratifikasi (UPG) terbaik 2014.

Penghargaan diterima oleh Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang diserahkan oleh pimpinan KPK Adnan Pandu, pada acara forum komunikasi unit pengendalian gratifikasi, yang merupakan rangkaian hari anti korupsi sedunia 2014 di kampus UGM Yogyakarta, Selasa (9/12).

Dalam testimoninya setelah menerima penghargaan Ridwan Kamil, mengatakan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Dirinya tidak menyangka akan menerima dua penghargaan sekaligus.

“Saya tidak menyangka dapat dua penghargaan ini, karena awalnya hanya diberitahu menerima satu penghargaan saja,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya dalam pengendalian gratifikasi dirinya memberikan contoh dengan menempelkan kertas menolak gratifikasi di rumahnya. “Dulu kami terpuruk, tapi tingkat kepercayaan pada pemkot diatas 90 persen karena open goverment dan anti korupsi dan diharapkan ini jadi budaya baru,” ujar walikota.

Setelah pemberian pengahrgaan Wali Kota juga menjelaskan setelah satu tahun melakukan komitmen dengan KPK untuk sistem anti gratifikasi, banyak progres. “Setelah satu tahun komitmen alhamdulillah progresnya luar biasa,” ujarnya.

Pemkot Bandung juga menurut walikota mempunyai perwal 15/2015 tentang konsep gratifikasi. “Dengan perwal ini seluruh pns berbuah kepatuhan yang tinggi,” jelasnya.

Dengan apa yang telah kita lakukan itu, menurut wali kota mendapat apresiasi. “Apa yg kita lakukan dapat apresiasi dari kpk, yang berbuah penghargaan tersebut,” ujarnya.

Untuk Unit Pengaduan Gratifikasi (UPG) menurut wali kota, ketuanya adalah inspektorat. Jadi apabila ada yang melaporkan masalah gratifikasi maka laporkan ke inspektorat nanti dilaporkan ke KPK, apakah termasuk gratifikasi atau tidak,” jelasnya.

Jumlah laporan yang masuk ke inspektorat mengenai laporan gratifikasi, menurut walikota jumlahnya puluhan dan terkait masalah pelelangan dan perijinan. “Jumlahnya puluhan dan terkait masalah pelelangan dan perijinan,” pungkasnya.