Sabtu, November 17Website Resmi DPRD Kota Bandung

Legislator Nilai Malaadministrasi dan Wanprestasi

DPRD KOTA BANDUNGSIDAK VENUE: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Erwan Setiwan didampingi jajarannya saat meninjau salah satu venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016, GOR KONI Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Senin (11/4).


Proyek Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Jalan Jakarta yang diproyeksikan untuk tempat pertandingan (venue) cabang olahraga Bulu Tangkis dan Tarung Drajat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 September mendatang jadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya, pekerjaan konstruksi GOR Bandung yang menelan biaya dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 55.100.507.000, dari perencanaan awal DED menyimpan masalah.

Belum adanya kepastian penuntasan pekerjaan GOR Jalan Jakarta itu, mengusik Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryaman. Aher sapaan Akrab Gubernur Jabar, yang juga Ketua PB PON mendesak Pemerintah Kota Bandung secepatnya merampungkan venue tersebut.

DED itu tidak ada lanjutan. Maka, tidak ada alasan membuat DED lagi. ”Itu membuktikan perencanaan tidak matang. Di tengah jalan terlalu banyak perbaikan pekerjaan yang tidak perlu.

”Ini kesalahan fatal,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi usai sidak di GOR Jalan Jakarta, kemarin (11/4).

Setelah tiga kali adendum dengan nilai pembayaran pekerjaan diakumulasi 99 persen dengan nilai Rp 41 miliar, (harusnya tidak ada material berserakan).

Dengan target pekerjaan 67 persen terhitung 100 persen sesuai nilai kontrak pembayaran. Apabila dirata-ratakan, jelas politikus PDI Perjuangan itu, sebenarnya pekerjaan yang sudah selesai tidak lebih dari 60 persen. ”67 persen itu dihitung akumulasi dengan material berserakan,” sebut Folmer.

Atas referensi itu, Folmer menagku heran. Ini aneh pekerjaan amburadul, tetapi dapat penilaian tidak kena finalti. ”Bukan tidak mungkin ada indikasi akal-akalan untuk menyerap anggaran 100 persen dari pekerjaan 67 persen,” kata Folmer.

Dirinya miliki pandangan tersebut, berkaca pada adendum yang melebihi dari 10 persen. Padahal, itu tidak benar. Terlalu banyak kerusakan masalah struktur, yang bersumber dari buruknya perencanaan dan pengawasan. ”Itu pekerjaan malaadministrasi dan wanprestasi,” tegas Folmer.

Di tempat sama, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Entang Suryaman menyatakan, pihaknya perlu menggelar rapat koordinasi lanjutan. Ada hal-hal yang perlu dibahas lebih mendalam. Terutama terkait mekanisme lelang. ”Kami (DPRD) tidak setuju kelanjutan pembangunan dilaksanakan dengan cara penunjukan,” tukas politikus Partai Demokrat itu.

Dia menjelaskan, meskipun waktu penyelesaian proyek  diprediksi tidak cukup. Namun, mekanisme lelang, tetap harus ditempuh. Penilaian Entang itu, mengacu pada masa lelang hingga masa sanggah, paling cepat mendapatkan pemenang awal bulan Mei mendatang. ”Pembangunan baru bisa dimulai pertengahan Mei,” sebut Entang.

Berkaca pada kronologis kejadian, seharusnya Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung, sejak awal Februari sudah mengajukan lelang. ”Bukan ditunda-tunda, kalau sudah riwehbegini kan tidak baik saling menyalahkan. Saatnya kita mencari solusi, demi nama baik Kota Bandung,” ujar Entang.

Di sela rapat pimpinan yang dipimpin langsung Wali Kota Ridwan Kamil, Kepala ULP Kota Bandung Dedi Sopandi menuturkan, pihaknya sudah melaksanakan lelang proyek GOR Jalan Jakarta sesuai DED dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 55.100.507.000 yang diikuti 36 peserta. Pemenang hasil penilaian panitia, PT Brantas Abipraya (Persero) yang berikan harga penawaran Rp 53.143.300.000,  terkoreksi menjadi Rp 53.142.604.000.

”Itu pembangunan GOR Bandung melalui penyelesaian kontrak hingga Desember 2015. Dan untuk penyelesaiannya harus dilakukan lelang kembali,” ungkap Dedi.

Pada Oktober 2015, lanjut Dedi, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran bagi semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Bandung agar secepatnya memasukkan dokumen percepatan lelang kegiatan tahun 2016. Termasuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung terkait pembangunan lanjutan GOR Bandung di Jalan Jakarta.

Namun, Dispora Kota Bandung tidak memasukkan paket lelang. Melainkan 26 Februari lalu, pihaknya mendapatkan surat dari Dispora Kota Bandung mengusulkan permohonan lelang penunjukkan langsung atau lelang tertutup dengan nilai HPS Rp 30 milyar.

Dalam surat tersebut, kata Dedi, Dispora Kota Bandung melampirkan pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan surat permohonan tersebut, ULP Kota Bandung pun mengeluarkan surat penunjukan panitia lelang pada tanggal 29 Februari 2016. Sehingga, panitia lelang bisa bekerja. ”Salah satu tugas panitia melakukan evaluasi ulang terhadap rencana kegiatan lelang,” tukas Dedi.

Mengacu kepada fatwa LKPP tertanggal 29 Februari 2016 tentang rencana penunjukan langsung, lanjut Dedi, panitia lelang tidak berani melakukan penunjukan langsung terkait pembangunan lanjutan GOR Bandung di Jalan Jakarta Kota Bandung tersebut. Maka, keputusan akhir diserahkan kepada pengguna angaran sesuai fatwa LKPP.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung Dodi Riswansyah, saat ditemui Bandung Ekspres menyatakan,  siapapun boleh menilai pembangunan tidak layak.

Tetapi, hasil pekerjaan itu, tidak bisa disimpulkan secara kasat mata. Saat ini, kata Dodi, pihaknya tengah persiapkan pembangunan lanjutan. Waktu yang ada harus dimanfaatkan. ”Kami sedang mencari formula yang tepat. Agar Agustus mendatang pembanguna bisa rampung,” ujar Dodi.

Belakangan, aku Dodi, dirinya sedang konsultasi ke beberapa pihak seperti MK dan kejaksaan ”Jangan sampai ada hukum yang dilanggar,” pungkas Dodi. (edy/fik)

 

 

Sumber : http://bandungekspres.co.id/