Rabu, September 26Website Resmi DPRD Kota Bandung

Menuntut Kesetaraan Status, Guru PAUD Geruduk DPRD

FAJRI ACHMAD NF /BANDUNG EKSPRES
AKSI GURU : Sejumlah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota BandungSenin (15/2).

bandungekspres.co.id – Ribuan guru pendidikan usia dini (Paud) yang tergabung dalam Forum Guru Paud (Forguud) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, kemarin (15/2).

”Nasib kami (guru Paud) harus diperhatikan para pemangku kebijakan di negara ini,” tegas koordinator pengunjuk rasa, Sumi Bagea.

Dia menjelaskan, Paud itu didirikan pemerintah. Setelah sepuluh tahun hadir di tengah masyarakat, kini penggiat Paud berjumlah tidak kurang dari 6.000 orang. Untuk itu, sewajarnya tidak ada diskriminasi dari Pemkot Bandung.

Stigma yang terjadi, setiap pengajuan anggaran selalu ditolak dengan asumsi guru Paud berkedudukan sebagai pengasuh. Padahal, sejatinya guru Paud menginduk ke Dinas Pendidikan. Di lapangan, penyelenggara Paud kekurangan guru. Satu lembaga hanya satu dua guru. Keengganan mengajar, terdampak kurang perhatian pemerintah. ”Yayasan kami disahkan Kemenkumham,” tukas Sumi.

Di tempat sama, M. Mustari, pengelola Paud Pelangi Ujungberung menginginkan pengakuan dari pemerintah. Hal ini penting untuk lembaga pendidikan di tingkat anak usia emas. Tetapi, nyatanya penyelenggara pendidikan anak usia dini dipandang sebelah mata. Sementara, untuk masuk sekolah dasar (SD), siswa harus bisa membaca, menulis dan berhitung (Calistung).

Atas tuntutan tersebut, kami berusaha penuhi keilmuan itu. Meski disadari, pada dasarnya kegiatan belajar mengajar itu pelanggaran.

”Keberadaa guru Paud, diatur dalam PP dan Perwal, tapi selalu diabaikan nasib kami. Maka, di lapangan selalu berbohong dengan mengaku guru TK atau PG. Karena senyatanya tidak diakui,” ujar Mustari.

Lain lagi pengakuan Leli, guru Paud yang sudah berpendidikan S2. Dalam pandangan dia, kepedulian pemerintah Kota Bandung, tidak terasa sentuhannya. Bahkan, sambung Leli, ketika guru Paud diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG), jadi ironis.

Sebutan pengasuh tidak tepat lagi untuk guru Paud. ”Kami dituntut sebagai pendidik. Samakan dong status kami dengan pendidik lainnya di Kota Bandung,” imbuh Leli yang mengajar di Paud Arcamanik

Dengan honor Rp 350-450 ribu per bulan, sementara untuk mendapatkan akses peningkatan kualitas harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah. Gaji yang diterima para guru Paud, dapat disebutkan tambahan ”koma sekian”. Artinya, masuki tanggal dua setiap bulan sudah koma.

Insentif setahun sekali yang diterima tak menimbulkan efek apapun. Sebab, salah satu contohnya, untuk meningkatkan kualitas guru Paud, baik melalui diklat atau pendidikan lain tak mencukupi.

”Tidak ada kemampuan kami tingkatan kualitas selama pemerintah bergeming menilai kami di sisi kesamaan hak tidak disejajarkan dengan guru lain,” urai Yostien Sayudewi.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Haru Suandharu, saat menerima para pengunjuk rasa bersama Ketua Komisi D Achmad Nugraha dan anggota Komisi D, H. Yusuf Supardi dan Wili Kuswandi menyatakan, keberadaan guru diatur dalam peraturan pemerintah (PP), tidak serta merta dengan Perda. Maka, tuntutan samakan status, cukup sulit dan menyulitkan dewan. ”Tetapi dewan akan berbuat,” seru Haru

Haru menyimpulkan, mengejar pengakuan harus mengacu pada UU ASN dan PP. Sehingga, mengangkat dan mendudukan pekerja malalui statusnya PNS tidak sembarangan harus tunduk pada aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Tapi pengakuan pemerintah dapat diberikan. Namun, sifatnya bukan melalui pemberian gaji, melainlkan daam bentuk bantuan pemerintah. Seperti halnya yang sudah berjalan di Kota Bandung, penerima bantuan untuk RT/RW, PIPPK, Linmas dan lainnya. ”Seluruh kucuran APBD Kota Bandung untuk kegiatan opersional,” tegas politilus PKS ini.

Di samping itu, ada juga bantuan dalam bentuk hibah. Aturan yang digunakan Permendagri Nomor 32 tahun 2013. Akan halnya, yang selama ini berjalan untuk guru honorer melalui lembaga berstatus hukum. Lagi-lagi, sahut Haru, sifatnya tidak boleh berturut-turut. Maka, bangunan kerja sama difasilitasi lembaga resmi yang ditunjuk. Untuk guru Paud bentuk kelembagaan yang miliki status hukum tetap. ”Pokoknya harus tepat sasaran. Target merata. Bagaimana Paud itu dibentuk, silakan berembug,” urai Haru. .

Di tempat sama, Ketua Komisi D Achmad Nugraha meminta, legislator jangan dipusingkan dengan istilah mendidik dan mengajar.

Sebab substansi Paud, pada awalnya dari keinginan kepedulian mendidik yang dilaksanakan relawan. Malahan, dalam referensi dewan, proses Paud, sempat menimbulkan pertengkaran antara pengelola dengan orang tua. Tapi, itu perjalanan yang harus dilalui. Perkembangan pesat tak bisa dihindari. Dan dimungkinkan terkait kebutuhan pendidikan usia dini.

DPRD, kata Amet, sapaan politkus PDI Perjuangan itu, mendorong hibah seperti halnya untuk forum komunikasi guru honorer (FKGH). ”Fakta membuktikan, jumlah guru honor bukan berkurang malah membengkak usai diakomodir. Tentunya kilas balik saja,” jelas Amet.

Menurut dia, anak golden age (usia emas), tidak boleh diajarkan Calistung. Anak-anak belum siap, dan itu di luar ketentuan. ”Ajarkan tata krama dan budi pekerti. Di luar itu tidak boleh. Jangan salah menerapkan itu. Kalau ada yang berbuat demikian, laporkan. Saya, ajukan pecat sekolah yang ajarkan Calistung pada anak. Begitupun Paud, harus bersinergi,” tegas Amet.

Terkait, aspirasi yang berkembang, tutur Amet, DPRD akan mempelajarinya. Pasalnya, dengan adanya informasi 185 guru Paud diakomodir Pemerintah Kota Bandung dan mendapat bantuan, itu diluar pengetahuan dewan. ”Pertanyaan yang harus dijawab. Kita akan kaji agar dewan tidak salah,” terang Amet.

Pada bagian kesinambungan guru Paud, Amet menyarankan, guru Paud yang tergabung dalan Forguud, miliki payung hukum. Sebab, kepedulian dewan pada hak-hak guru, ke depan diharapkan tidak salah kaprah.

DPRD bukan melupakan guru Paud, ternyata persoalannya guru Paud lebih krusial. ”Kita akan bahas lebih detail agar tidak salah. Kita bahas bersama-sama,” pungkas Amet. (edy/fik)