Omnibus Law Dinilai Merugikan, Buruh Audiensi dengan Komisi D

Aris-dprd

BANDUNG – Para buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Buruh Kota Bandung melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kota Bandung, Senin (3/2/2020). Dalam audiensi tersebut, para buruh mengadukan mengenai Omnibus Lawa Peraturan Ketenagakerjaan yang baru yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Ketua Komisi D, H. Aries Supriatna menerima audiensi tersebut, didampingi anggota Komisi D, Nunung Nurasiah S.Pd.

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” ujar Ketua SPSI 92, Hermawan.

“Upah minimum dan upah akan dibayar perjam serta pesangon akan di tiadakan. hal hal tersebut itu kedepan akan menjadi persoalan. Saya mohon terkait omnibus law itu dicabut,” tambahnya.

“Terkait perihal PHK angka persentasi di Indonesia itu terlalu tinggi. Kami berharap DPRD Kota Bandung membantu untuk menyampaikan aspirasi kami. Karena ini merupakan hal yang serius dan bukan salah satu untuk mengamankan investasi melainkan aturan yang akan merugikan semua serikat buruh,” tegas Hermawan.

Sementara itu, ketua Komisi D, H. Aries Supriatna mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para buruh di Kota Bandung tersebut.

“Hasil dari audiensi ini akan menjadi bahan untuk diajukan ke tingkat yang selanjutnya,” katanya.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print