Pansus 1 dan Bappelitbang Mulai Bahas Raperda Perubahan RTRW

pansus 1

HumasDPRD – Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung 2011-2031, Yudi Cahyadi bersama Wakil Ketua Juniarso Ridwan memulai pembahasan dengan mengundang Bagian Hukum dan Tim Penyusun Naskah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung. Pertemuan dilakukan di ruang rapat Komisi C Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Jalan Sukabumi No. 30 Bandung, Rabu (5/2/2020).

Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanagara memaparkan, dari hasil penelaahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2015, mengacu kepada Tipologi D yakni revisi sebagian. Adapun poin-poin rencana revisi RTRW meliputi pertimbangan revisi RTRW baik itu faktor eksternal dan internal. Selain itu, paradigma pengembangan Kota Bandung  dengan konsep pengembangan smart city, green city, compact city menjadi faktor lain yang mempengaruhi dibutuhkannya revisi RTRW.

“Adanya dinamika pembangunan Kota Bandung dan evaluasi kemanfaatan ruang Kota Bandung juga menjadi poin yang akan dibahas pada raperda revisi RTRW ini,” ujar Ahyani.

Menanggapi pemaparan tersebut, Juniarso Ridwan menyatakan perlunya dibuat cantolan aturan terkait pemenuhan infrastruktur kebutuhan dasar dan proyek-proyek infrastruktur yang saat ini sedang berjalan seperti kolam retensi, pembuatan kereta cepat dan sebagainya. “Mengenai revisi RTRW perlu ada penyesuaian agar terakomodasi karena akan berlangsung hingga 2031,” ujar Juniarso.

Lebih jauh Juniarso menyebutkan, Kota Bandung adalah wilayah yang rentan mengalami banjir. “Dengan demikian diperlukan rencana adanya parkir air, kolam retensi, dan hutan Kota. Selain itu perlu direview dari segi toponimi suatu wilayah,” ujarnya.

Sementara itu anggota Pansus 1 lainnya, Sandi Muharam mengharapkan perubahan RTRW bisa berdampak positif bagi Kota Bandung. Salah satunya dengan memunculkan program-program asli dari Kota Bandung. “Hal ini agar rencana perubahan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandung,” Jelas Sandi.

Hal senada dikatakan anggota pansus 1 lainnya, Asep Mahyudin. “Perubahan harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, diutamakan kepentingan masyarakat. Sehingga, aman, tentram dan damai,” Kata Asep. Ruang terbuka hijau (RTH) menjadi fokus pembahasan kedepannya. Fungsi pengawasan tata ruang harus lebih ketat.

Pembahasan pansus 1 akan dilakukan pada pertemuan lanjutan. “Pembicaraan ini belum masuk kepada substansi,” pungkas Yudi Cahyadi. *dprd.bandung.go.id

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print