Pansus II Minta TKPK Perbaiki Struktur Kelembagaan

pansus2-1

HumasDPRD – Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang membahas Raperda Penanggulangan Kemiskinan menggelar rapat kerja bersama eksekutif terkait di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi No. 30 Bandung, Kamis, (6/2/2020).

Aries Supriatna, Ketua Pansus II meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)  memperbaiki susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Aries melihat  persentase keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung yang tidak signifikan. Diduga program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung tidak tepat sasaran, sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik.

“Penanggulangan kemiskinan merupakan penanganan yang harus dilakukan dengan holistik, namun TKPK secara kelembagaan bermasalah, struktur dari 2011 pasti sudah kedaluwarsa, apalagi SOTK sudah berubah”, paparnya.

Pansus II meminta TKPK untuk membuat suatu penguatan normatif berupa SOTK baru.  Persoalaan koordinasi TKPK akan dimasukan dalam pembahasan raperda. “Kalau bicara soal detail target pasti kompleks, bagaimana kita bicara terjadinya koordinasi kalau kelembagaannya pun ada masalah dalam persoalan koordinasi dan kesesuaian SOTK,” kata Aries.

Bahasan masalah TKPK tersebut, menurut ketua Pansus II, karena TKPK mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. “TKPK sudah ada sejak tahun 2011 sampai sekarang, namun problemnya TKPK belum disesuaikan dengan SOTK, ” jelasnya.

Hal tersebut juga didukung oleh anggota Pansus II, Yusuf Supardi yang turut memberikan motivasi. Menurutnya membahas tentang penanggulangan kemiskinan bukan saja perintah negara, pimpinan, UU saja tapi merupakan kewajiban yang dituliskan dalam Alquran. “Usulannya TKPK harus dioptimalkan, harus ditambahkan regulasi, kalau tidak didukung regulasi pasti acuh tak acuh,” jelasnya.

Selain Yusuf, anggota Pansus II, Nunung Nurasiah menyetujui untuk menambahkan regulasi TKPK. “Saya mengusulkan persoalan TKPK ini diatur secara jelas dalam perda agar ada payung hukumnya,” kata Nunung. *dprd.bandung.go.id

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print