Kamis, Desember 13Website Resmi DPRD Kota Bandung

PD Kebersihan Harus Diaudit


TEMPAT SAMPAH BARU: Warga berjalan melintasi tempat sampah yang baru di Jalan Jendral Sudirman. Kucuran subsidi bagi PD Kebersihan menunggu hasil audit BPK.

Subsidi Tak Sekedar Transit

bandungekspres.co.id– Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung belum memastikan kucuran subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkot Bandung tahun 2016, dapat direalisasikan. Pasalnya, sejauh ini dewan belum miliki jaminan Badan Pemeriksa Keuangan menyetujui kucuran subsidi untuk Perusahaan Daerah Kebersihan.

’’Kesepahaman itu harus ditunjang legal opinion BPK. Sebab, sulit mencari paying hukun memberikan subsidi kepada perusahaan daerah,” kata anggota Komisi B Herman Budiono, belum lama ini.

Budiono menjelaskan, meski ada kesanggupan BPKP mengeluarkan legal opinion, tetapi itu sifatnya internal. Maka, menjadi kurang pas dijadikan acuan.

Kenapa bersikukuh legal opinion harus dari BPK? Dalam pandangan politikus PDI Perjuangan ini, memang tidak ada lembaga negara yang miliki hak memberikan opini. ’’Lebih tepat BPK. Karena lembaga negara ini satu-satunya yang sah mengaudit administrasi penggunaan anggaran negara,” ujar Budi.

Melihat kewenangannya, sahut anggota Badan Anggaran ini, BPK bertindak melalui sisi akuntansi dan pertanggungjawaban. Sudut sistemnya, lebih tepat. Dirinya menyarankan di masa transisi, PD Kebersihan harus diubah status hukumnya. Sebab, lembaga ini bergerak dalam pelayanan publik. ’’Secara nirlaba tanggungjawab eksekutif. Sehingga, segala kebutuhannya harus terpenuhi,” tegas Budi.

Kenapa BPKP, tidak menjadi pilihan dalam hal dukungan terkait pemberian rekomendasi subsidi APBD? Dalam penilaian Budi, institusi tersebut dari aspek independensi gugur dengan sendirinya.

Dari fungsi pengendalian pengawasan BPKP tetap tidak bisa independen. Sedangkan pada struktur organisasi pemerintah kedudukannya hampir sama dengan inspektorat. BPKP sifatnya sebatas memberikan rekomendasi. Dan, kebijakannya itu, diranah pengadilan dapat digugurkan. ’’Standarisasinya internal sulit diukur. Seperti jeruk makan jeruk,’’ tandas Budi.

Kendati demikian, semua aturan yang disebutkan melalui situasi yang disetujui semua pihak bisa gugur. Sebab, anggaran yang diberikan kepada PD Kebersihan, dalam rangka menyelamatkan pelayanan umum. Solusinya komisi B dapat menyetujui pengalihan subsidi ke instansi lain. ’’Itu merupakan saran yang dapat menepis tudingan BPK, bahwa pemberian subsidi tersebut akal-akalan (sifatnya second opinion) dan jangan hanya transit saja,’’ sebut Budi.

Sementara itu, Ketua Komisi B Sofyanudin Syarif menyatakan, sambil menunggu APBD hasil evaluasi Gubernur. PD Kebersihan sebaiknya melaksanakan kajian dan audit. Sehingga besaran subsidi bisa dihitung dengan tepat. Misalnya, persetujuan DPRD terhadap subsidi sebesar Rp 115 miliar, dapat dikurangi pendapatan retribusi sampah. ’’Semua itu guna kepastian. Intinya, ini menyangkut public service,’’ kata Sofyan.

Dia mencontohkan, dengan indek 1.700 ton sampah per hari, sementara ini ada angka pemasukan sebesar Rp 23 miliar. ’’Itu kan angka belum hasil audit BPK. Artinya bantuan subsidi tahun 2016 belum memiliki angka pasti,’’ imbuh politikus Golkar ini. (edy/vil)