Website Resmi DPRD Kota Bandung

Pemkot Lawan Rentenir, Suntik BPR Rp 1 Triliun

SEPAKAT: Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja menandatangani perjanjian kerjasama di sela rapat paripurna kemarin (20/5).


DPRD Kota Bandung –Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung bakal mengajukan penambahan modal sebesar Rp 1 triliun kepada pemerintah Kota Bandung. Hal ini untuk menjalankan program Kredit Melati sebagai upaya melawan rentenir.

”Saat ini, modal dasar PD BPR tidak kurang dari Rp 100 miliar. Dan malalui program Kredit Melati, meraup keuntungan 2,5 kali lipat dari keuntungan tahun sebelumnya,” kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi pada Sidang Paripurna  Perihal 3 Raperda yang materinya berasal dari Proppeda LK tahun 2016 catur wulan II nomor 06, 07 dan 08 di DPRD Kota Bandung kemarin (20/5).

Dia menjelaskan, PD BPR merupakan perbankan milik pemerintah kota yang memiliki fungsi mediasi keuangan. Sehingga, BPR hadir untuk mengakses permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan kesejahteraan warga Bandung.

”Konsekuensi penyaluran kredit berimplikasi kepada pemanfatan laba yang semakin membaik,” ujar Emil sapaan akrab wali kota tersebut.

PD BPR terus menutup akses rentenir dengan mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Maka,  mengusulkan penambahan modal dasar sebesar-besarnya  menjadi udagan Pemkot Bandung.

Maka, bukti nyata menyaluran kredit Melati kepada 9.000 nasabah kelompok dan perorangan, 2.000 di antaranya merupakan mantan korban rentenir. ”Ini menunjukan program Melati telah berdampak,” tukas Emil.

Selain peningkatan permodalan PD BPR, Raperda pembentukan Perseroan Bandung infra investama, kata Emil, diharapkan dapat menggali sumber dana potensial di luar APBD. Hal itu, guna  membantu keterbatasan akses Pemkot, untuk menarik sumber investasi baru dalam mewujudkan pembangunan.

”Tahun 2016 ini, bila Raperda disetujui, Pemkot akan membuat akta perusahaan. Sebab, perseroan itu akan dikelola secara profesional. Ada 20 potensi bisnis, yang menjanjikan, diantaranya bisnis Rusun, jalan tol, transportasi masa depan. ”Yang paling potensial transportasi, dan pemanfaatan IT,” kata Emil

Saat ini, modal dasar Perseroan Bandung Investama, sebesar Rp 20 triliun. Modal tersebut, terang Emil, diambil dari kekayaan aset Pemkot Bandung, yang diperkirakan ada dikisaran Rp 27 triliun.

Dukungan persetjuan dewan atas regulasi tersebut melihat urgensi dari Perseroan Bandung Investama. Karena perseroan ini, akan bekerja di luar urusan yang sudah digarap BUMD yang ada.

”Pokoknya, kehadiran perseroan tersebut untuk mencari dan mengumpulkan dana sebesar-besarnya. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang membutuhkan biaya sangat besar,” ungkap Emil.

Berdasarkan referensi DBMP Kota Bandung, sahut Emil, Kota Bandung membutuhkan tidak kurang 30 play over dan underpass. Masing-masing kegiatan membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar. Dengan perusahaan perseroan itu, rasanya tidak sulit digapai,” sebut Emil.

Sementara itu, untuk tata kelola reklame sesuai daya dukung perkotaan. Perubahan penataan kota memerlukan zonasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan. Dalam penataan ruang kota maka, harus berkolerasi dengan penataan reklame.

”Selama ini terjadi polusi reklame, sehingga aturan yang mengatur perubahan reklame konvensional ke reklame digital. Regulasi yang digunakan akan menghasilkan pendapatan yang berlipat ganda dari isu baru tersebut,” tutur Emil.

Di tempat sama, sebelumnya dilaksankan pengambilan keputusan terhadap raperda perubahan atas Perda nomor 19 tahun 2011 tentang ketentuan pelayanan pemakaman umum, pengabuan mayat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Dalam rapat paripurna ke 10, masa persidangan ke-3 kali inipun, tetap tanpa diikuti Fraksi PKS yang sedang mengikuti Silatnas, Rapat Paripurna penetapan Raperda menjadi Perda ini, kata Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja, merupakan kelanjutan sidang paripurna yang sebelumnya menolak penetapan Raperda Pelayanan Pemakaman menjadi Perda pada Tanggal 18 Mei lalu.

Pansus 3 yang melaporkan ulang, kali ini mendapat persetujuan forum. Laporan Ketua Pansus 3 DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji, tentang penyempurnaan pasal 3 b, melalui penambahan satu ayat. Sehingga, esensi pasal santunan terhadap warga miskin yang meninggal didrop. Ini merupakan substansi belanja langsung.

”Ketentuan itu hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang berprestasi, dan bantuan tidak langsung harus diajukan setahun sebelumnya melalui by name by adres,” ujar Ade.

Meskipun ada koreksi dalam norma aturan pengistilahan pembebasan yang diganti dengan kalimat ”insentif” sesuai usulan Tomtom Dabul Qomar.

Maka, koreksi itu untuk penguatan saja kata Isa, bukan hal substansi yang harus diperdebatkan. Dengan demikian persetujuan tersebut untuk selanjutnya  akan dituangkan dalam keputusan DPRD. (edy/fik)

 

Sumber : http://bandungekspres.co.id/