Persoalan RTH,  Lemah di Pengawasan dan Penegakan Hukum

pansus1-walhi

HumasDPRD– Permasalahan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung terletak pada masih lemahnya  pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini berakibat pada persentase  RTH Kota Bandung masih berkutat di angka 12,22 persen  dari angka yang seharusnya yakni 30 persen dari luas Kota Bandung.

Permasalahan tersebut dilontarkan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat, Meiki W. Paendong dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (pansus) 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang membahas Raperda perubahan RTRW Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi nomor 30 Bandung, Rabu, (12/2/2020).

Menurut Meiki, RTH eksisting dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung sebesar 12,22 persen di tahun 2017 masih jauh dari mandat. “Faktanya 12.22 persen masih jauh dari mandat yang harus dicapai yaitu 30 persen publik privat. Dan ini masih lambat,” kata Meiki.

Menurut Meiki, hal ini disebabkan banyaknya pengembang yang tidak taat peraturan.”Misalnya rencana projek pembangunan yang mengambil lahan potensi-potensi ruang terbuka hijau (RTH) tidak mengampanyekan 10 persen RTH. Tentu tidak sebagaimana mandat RTRW Kota Bandung,”  ujar Meiki.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, menurut Meiki, RTH privat masih diacuhkan oleh para pengembang. “Contoh hotel-hotel yang tidak adanya RTH sepuluh persen dari luasan. Eksistingnya sepuluh persen hanya tanaman-tanaman yang ada di pot, dan tidak berdampak pada konservasi tanah, atau penyerapan air” jelasnya.

Selain itu, Meiki menambahkan masih banyak RTH yang dijadikan sarana komersial. “Juga masih ada lahan jalan yang dijadikan ruang parkir, contoh di jalan Surapati,” kata Meiki. Meiki berharap ke depannya pemerintah kota Bandung lebih meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, juga mendesak pengembang swasta.

“Kedepannya strategi untuk menekan dan mendesak para privat untuk mau  RTH 10 persen. Tidak hanya  di publik. Salah satu strategi yang bisa didorong untuk pemenuhan RTH ini melibatkan partisipasi swasta,” tegasnya.

Hal senada dikatakan anggota Panitia Khusus 1, Irianto, bahwa penegakan hukum dan pengawasan Pemkot Bandung masih lemah.”Kelemahan kita ada di penegakan hukum. Contoh nyata di daerah Punclut, pada awalnya disepakati 20 persen pembangunan dan 80 konservasi. Setelah itu berubah jadi 40 : 60, dan hari ini jadi 80 : 20,” kata Irianto. *dprd.bandung.go.id

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print