Website Resmi DPRD Kota Bandung

Proteksi Siswa Miskin, Penggiat Pendidikan Setuju Gunakan APBD

RAPAT: Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha saat memimpin Rapat Kordinasi ”Pendidikan Gratis” di Gedung DPRD Kota Bandung Senin (13/6).


DPRD Kota Bandung –Komisi D Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Dinas Pendidikan Kota Bandung dan pemerhati pendidikan setuju jika kelangsungan pendidikan masyarakat miskin pada jenajang SMA/SMK diproteksi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini menjadi kesimpulan rapat koordinasi ”Pendidikan Gratis” yang diinisiasi Komisi D DPRD terkait pelimpihan kewenangan penyelenggaraan SMA/SMK ke tingkat Provinsi Jawa Barat pada Oktober mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana menyatakan, saat ini pihaknya sudah malaksanakan moratorium terhadap pungutan-pungutan biaya pendidikan tataran di tingkat sekolah tersebut.

Maka, demi kelangsungan kegiatan belajar mengajar, sesuai data pemerintah, sekitar 20 persen siswa miskin SMA/SMK, khususnya warga Bandung pada tahun 2017 akan diproteksi lewat Kartu Bandung Juara.

”Kita meminta dukungan dewan untuk mendorong pengangggaran 20 persen warga miskin sebesar Rp 150 miliar,” tukas Elih di Ruang Bamus DPRD Kota Bandung kemarin (13/6).

Dia menjelaskan, secara keseluruhan anggaran yang dibutuhkan guna membiaya siswa miskin Kota Bandung mulai SD, SMP hingga SMA/SMK tidak kurang dari Rp 500 miliar.

”Awalnya mau diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Namun, karena sifatnya bantuan, maka diserahkan kepada DPKAD,” ujar Elih.

Elih menambahkan, setelah diidentifikasi, ditemukan persoalan di masa transisi untuk SMK-SMA. Terselip ruang kosong yang tidak dapat dibiarkan. Sebab bisa menimbulkan masalah.

”Saya melihat persoalan itu ada indikasi dimanipulasi, sehingga uang rakyat yang dibelanjakan tidak pada tempatnya. Maka, memang perlu regulasi yang mewakili orang tua siswa, supaya ada penegakan aturan di ruang kosong dan penegakan hukum. Kita tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum. Selama moratorium tidak ada pungutan SPP dan DSP. Intinya, tahun depan untuk siswa miskin ada perhatian salah satunya melalui kartu Bandung Juara,” tegas Elih.

Di tempat sama, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha sepakat siswa miskin terdampak pelimpahan kewenangan yang diatur berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu pasalnya melimpahkan kewenangan SMA/SMK ketingkat Provinsi, perlu diproteksi.

”Solusinya tidak lain harus melalui APBD. Komisi D akan mendorong dalam setiap pembahasan anggaran,” sebut pria yang akrab disapa Amet tersebut.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, yang bisa mengawasi pungutan sebenarnya orang tua siswa dan guru. Sebab, kalau mengandalkan komite sekolah sulit. Mereka terkadang berlindung atas nama kerja sama dengan sekolah bukan membela kepentingan siswa.

Di samping itu, muncul pula persatuan orang tua murid (POM). yang tidak ada aturannya. Lembaga itu, di mata Amet, sangat tidak relevan, karena lebih dominan daripada sekolah sendiri. ”Lembaga ini mengganggu kelangsungan aturan sekolah sehingga perlu ditata ulang,” ajak Amet.

Hal senada dikatakan Enrizal Nazar, wakil ketua Komisi D. Poltikus asal PKS ini meminta transparansi dunia pendidikan. Sehinggga tidak ada hak untuk memungut biaya dari warga tanpa melewatkan musyawarah.

Kebutuhan Rp 480 miliar, Dinas Pendidikan untuk memproteksi warga miskin sebagai kebutuhan dasar harus bisa dipenuihi. Banyak solusi yang bisa diambil. Misalnya mengisinya dari efesiensi belanja di SKPD lain. ”Angka itu bisa tertutupi, meski tidak 100 persen,” kata Endrizal.

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Bandung Dicky Kuswara mengaku, tidak keberatan pihaknya dilibatkan secara khusus dalam mengkaji masalah siswa miskin untuk mendapat kucuran APBD.

Meski demikian, sahut Dicky, masalah pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, orang tua juga harus terlibat. ”Masalah penganggaran pendidikan bagi saya setuju. Sebab, ada warga yang hampir miskin, dan miskin. Tetapi harus tepat sasaran. Pengentasannya harus  ada ketegori sehingga tepat sasaran,” pungkas Dicky. (edy/fik)

 

Sumber : http://bandungekspres.co.id/