Sabtu, November 17Website Resmi DPRD Kota Bandung

PT Bandung Indah Gemilang gelar Aspirasi di Gedung DPRD Kota Bandung

DPRD KOTA BANDUNG- Sekitar 10 orang perwakilan buruh PT Bandung Indah Gemilang Kota Bandung menyampaikan aspirasi mengenai masalah tenaga kontrak yang terjadi di perusahaan Selasa (23/2/2016).

Audiensi yang dilakukan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung Agus Gunawan dan tiga orang anggota Komisi D Hasan Faozi, Yusup Supardi dan Salmiah Rambe serta bagian pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang diharapkan dapat memediasi agar menemukan jalan keluar dari permasalahan.

Pasalnya, tidak adanya keadilan Pekerja Kontrak (PKWT) PT Bandung Indah Gemilang untuk mendapatkan hak-hak normatif ketenagakerjaan bahkan nasib 225 buruh akan dipertanyakan pada Jumat (26/2/2016) sebagai waktu pemutusan kontrak. Selain itu pihak perusahaan juga memberikan beberapa syarat dalam pemutusan kontrak karyawan diantaranya berupa membuat surat pengunduran diri, mengembalikan nametag karyawan dan membuat surat lamaran baru jika ingin melanjutkan sebagai pekerja kontrak. Bahkan selama setahun terakhir, adanya pemutusan kontrak yang sewenang-wenang oleh Pimpinan. Hal itu diungkapkan perwakilan buruh PT Bandung Indah Gemilang di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung.

Terjebak aturan hukum yang sudah ada mengenai kontrak dan bagaimana cara menanggulangi sanksi hukum menjadi keluhan para buruh PT Bandung Indah Gemilang saat beraudiensi di Ruang Rapat Komisi D. Selama satu tahun nasib buruh PT Bandung Indah Gemilang berada dalam kebimbangan antara mengundurkan diri atau membuat kontrak yang baru. Disisi lain, jika membuat kontrak yang baru buruh pun berada dalam ketidakjelasan untuk memulai kerja dengan upah yang tentunya rendah dimulai seperti awal mula. Adanya upaya yang maksimal dari berbagai pihak untuk membantu terutama upaya mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja sangat dibutuhkan. Bagian Pengawasan Dinas Tenaga Kerja pun menjelaskan bukan berarti tidak adanya pergerakan dalam menangani masalah tersebut namun sesuai UU No. 13 Tahun 2003 mengenai PKWT bahwa tidak ada sanksi hukumnya jika tidak sesuai ketentuan dan tidak memenuhi syarat.

Komisi D DPRD Kota Bandung berharap bahwa adanya suatu keputusan yang jelas pada Kamis (25/2/2016) setelah mediasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pimpinan PT Bandung Indah Gemilang, dan para buruh. Komisi D juga akan memantau terus masalah ini, setelah Jumat (26/2/2016) harus melakukan mediasi kembali dan tentunya Komisi D akan melakukan rapat internal mengenai permasalahan tersebut.

 

Sekitar 10 orang perwakilan buruh PT Bandung Indah Gemilang Kota Bandung menyampaikan aspirasi mengenai masalah tenaga kontrak yang terjadi di perusahaan Selasa (23/2/2016).