Website Resmi DPRD Kota Bandung

Rapat Kerja Gabungan Antara Komisi A dan Komisi D

DPRD KOTA BANDUNG-Rabu, 26 oktober 2016 DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja gabungan antara komisi A dan komisi D bersama Dinas Pendidikan Kota Bandung, Inspektorat dan BKD Kota Bandung terkait pembebas tugasan beberapa kepala sekolah di Kota Bandung.


Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu S.Si., M.Si, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Kota Bandung yang membebas tugaskan kepala sekolah di berbagai tingkat sekolah di kota bandung.

Menurut Achmad Nugraha DH.,SH., selaku ketua komisi D, jika pembebas tugasan beberapa kepala sekolah tersebut diakibatkan oleh adanya jual beli seragam dan biaya mutasi yang telah di atur dalam Perda, maka dirinya mempertanyakan disekolah mana yang tidak memperjual belikan seragam? sehingga apabila memang seperti itu dasar hukumnya maka semua kepala sekolah dikota bandung harus terkena sangsi. Sementara Edi Haryadi selaku Ketua Komisi A mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengetahui mekanisme dan prosedur  yang ditempuh oleh pemerintah kota dalam hal pemberhentian kepala sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih,mengungkapkan bahwa pemberhentian kepala sekolah yang terjadi saat ini,apabila berdasar kepada perda yang mengatur pengadaan seragam,bahwa pihaknya melakukan hal tersebut terkait dengan aspirasi orang tua siswa yang menginginkan kemudahan dalam pengadaan seragam sehingga pihaknya menyatakan bahwa pengadaan seragam boleh dilakukan oleh pihak sekolah tetapi harganya tidak melebihi harga pasar dan disediakan oleh koperasi atau kantin sekolah. Sementara terkait hal biaya/sumbangan, dijelaskan oleh Elih bahwa biaya/sumbangan untuk SD dan SMP tidak diperbolehkan adanya biaya/sumbangan mutasi,sementara untuk jenjang sma/smk di perbolehkan adanya biaya/sumbangan mutasi.

Disampaikan oleh  Ketua Inspektorat  Kota Bandung, Koswara, bahwa Inspektorat Kota Bandung melaksanakan pemeriksaan sesuai amanat undang undang dan atas aduan masyarakat, atas aduan tersebut  pihaknya melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan selama kurang lebih 3bulan. Dalam rentang waktu pembinaan dan pemeriksaan, team inspektorat menemukan adanya maladministrasi, pungutan dari siswa pindah dan jual beli seragam yang dijadikan dasar atas pembebas tugasan beberapa kepala sekolah tersebut.

Melalui rapat kerja gabungan tersebut, Komisi A dan Komisi D akan kembali melakukan rapat kerja guna menindak lanjuti perkembangan yang terjadi saat ini sesuai dengan bidang yang di tangani oleh masing masing komisi. Namun dalam hal ini, DPRD Kota Bandung sepakat bahwa kegiatan pungli disetiap lini harus diberantas agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh masyarakat.