Kamis, Desember 13Website Resmi DPRD Kota Bandung

Tak Semena-mena, PPNS Harus Dilengkapi KTPPNS

DPRD Kota Bandung – PEGAWAI negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebentar lagi tidak bisa semena-mena melakukan penyidikan dalam penegakan peraturan daerah (perda). Pasalnya, DPRD Kota Bandung telah mengesahkan Perda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Paripurna, kemarin (29/4).


 

Poin penting dalam regulasi tersebut, setiap PPNS tidak boleh sembarangan melakukan penyidikan tanpa dilengkapi tanda pengenal. Artinya, setiap operasi penegakan Perda yang menyertakan PPNS harus dilengkapi Kartu Tanda Pengenal PPNS (KTPPNS).

’’Jadi kalau ada operasi penegakan Perda, tanyakan keberadaan KTPPNS ini. Jika dalam tim itu tidak membawa bisa dikatakan ilegal,” kata Ketua Ketua Pansus 3 DPRD Kota Bandung Ade Fahroroji, yang sudah merampungkan pembahasan Raperda PPNS dan disetujui menjadi Perda.

Dalam penilaian politikus Hanura tersebut, keberadaan KTPPNS wajib mengingat kartu ini menjadi semacam sertifikasi penyidik formal yang diakui negara. Untuk mendapatkan KTPPNS, seorang PNS harus mengikuti pendidikan penyidik PNS dan mendapatkan sertifikasi oleh Kemenkumham. ’’Jadi jabatan PPNS ini jabatan professional yang ditegaskan Kemenkumham,” terang Ade.

Ade menjelaskan, dalam Perda PPNS  ditegaskan posisi PPNS dalam birokrasi Pemkot Bandung. Beberapa Pasal 2 menekankan fungsi PPNS melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui kepala SKPD masing-masing dengan koordinasi pengawas komandan Satpol PP. ’’Dalam operasi penegakan Perda pasti melibatkan Satpol PP dan PPNS, tanpa keduanya anda bisa memertanyakan legalitas penyidik tersebut,” ungkap Ade.

Mengenai kondisi PPNS di Pemkot Bandung, anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung Dudy Himawan menginformasikan saat ini ada sekitar 97 PPNS yang tersebar di setiap SKPD. Namun dari jumlah tersebut, hanya 27 PPNS yang berhak melakukan penyidikan.

Sementara guna penambahan personil petugas penyidik masih harus mengikuti pendidikan PPNS di Kemenkumhan dan sisa  personil yang tidak bisa melaksanakan tugas selain akan memasuki masa pensiun juga harus  memperbaharui KTPPNS yang sudah habis masa berlakunya. ’’Namun jumlah yang ada saya rasa masih kurang melihat banyaknya pelanggaran Perda di Kota Bandung. Setidaknya harus ada 250 personil  PPNS di Pemkot Bandung. Itu akan ideal dengan permasalahan yang dihadapi,” terang politikus Partai Nasional Demokrat tersebut.

Kota Bandung, telah secara rutin melakukan kegiatan penegakan perda. Kegiatan penegakan perda itu dilakukan melalui operasi yustisi yang ditindaklanjuti dengan sidang penuntutan pelanggaran perda tersebut.

Meski telah terjalin hubungan sinergi antara pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kesatuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan negeri, Pengadilan Negeri dan Koordinator Pengawas PPNS Polrestabes Bandung, kata Dudy, namun terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pelanggaran perda dengan jumlah pejabat PPNS.

Melihat kondisi tersebut, maka perlu ditingkatkan kompetensi  PPNS yang ada. Peningkatan kompetensi PPNS dapat melalui bimbingan teknis pemberkasan dengan pendampingan oleh koordinator pengawas yang  berpengalaman.

Terkait tugas penyidikan yang akan diemban Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ke depan, membutuhkan tanggung jawab lebih, dalam penilaian Dudy, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan kota Bandung, yang demikian pesat, tentu membawa dampak pada timbulnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, perlu diambil langkah antisipasi dalam menyiapkan aparatur yang terampil dan berwawasan luas dalam bidang penyelidikan. Kegiataan pembinaan, diharapkan mampu mencetak  aparatur terampil dan berwawasan luas terutama dalam bidang penyelidikan. ’’Dalam pertumbuhan Kota Bandung saat  ini, PPNS sangat dibutuhkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” tegas Dudy.

Sehingga, keterampilan PPNS selain sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, juga keahliannya harus digunakan untuk menindak para pelanggar perda.

Untuk PPNS dalam melakukan penyusunan rencana operasi yustisi, penegakan perda, serta pemberkasan hasil penyidikan perlu dilakukan oleh pejabat yang benar-benar memahami aturan. ’’Penegakan peraturan daerah dapat dilakukan secara maksimal, dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,’’ imbuh Dudy. (edy/adv)

 

Sumber : http://bandungekspres.co.id/