Tidak Sesuai di Lapangan, Pansus 1 Minta Data RTH Ditinjau Ulang

dewan-RTH

HumasDPRD-Anggota Panitia Khusus (Pansus) 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Riantono, ST., M.Si meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung selalu meninjau kembali luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kawasan lindung yang ada di Kota Bandung. Pasalnya, data eksisting RTH di Kota Bandung tidak sesuai dengan di lapangan.

“Ini eksisting biasanya tidak sesuai dengan di lapangan, perlu ditinjau kembali. Makannya harus valid datanya, karena rapat ini membahas luasan, perizinan dan sebagainya. Contohnya RTH taman kota PPK Alun-alun, belum tahu berapa luasnya peruntukkan RTH Kota Bandung” jelas Riantono dalam rapat kerja yang membahas Perubahan Perda No. 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 terkait Rencana Kawasan Lindung, di Ruang Badan Musyawarah (Bamus), DPRD Kota Bandung, jalan Sukabumi Nomor 30, Bandung, pada Selasa, (12/5/2020).

Rapat yang dipimpin langsung oleh ketua Pansus 1, Yudi Cahyadi, SP, juga dihadiri anggota Pansus 1, juga pihak eksekutif diantaranya dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang), Dinas Tata Ruang (DISTARU), Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Bagian Hukum Kota Bandung, juga Tim Penyusun Naskah Akademik.

Riantono juga menyoroti mengenai kawasan lindung. Menurutnya, kawasan lindung bukan hanya sumber daya alami atau buatan, melainkan kawasan yang perlu adanya perlindungan.

“Jika ingin ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan lindung itu kawasan yang harus dilindungi, bukan kawasan resapan air saja. Misal termasuk kawasan sasar Lembang, kawasan banjir dan sebagainya,” jelas Riantono.

Menganggapi hal tersebut, Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengatakan, RTH di Kota Bandung sudah mencapai 30% dari total wilayah.

“Dari total wilayah Kota Bandung seluas 16.728 hektar, RTH Kota Bandung sudah memenuhi 30 persennya, yaitu seluas 5.019 hektar. Di antaranya 3.346 hektar untuk RTH publik atau sebesar 20 persen dan 1.673 hektar untuk private atau sebesar 10 persen,”ungkapnya.

Terkait kawasan lindung, , Ahyani Raksanagara menjelaskan, kawasan resapan air di Bandung Utara merupakan kawasan lindung Kota Bandung.

“Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasab bawahannya, adalah kawasan resapan air yang berada di Kawasan Bandung Utara (KBU),” tegasnya.*dprd.bandung.go.id

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print