Sabtu, November 17Website Resmi DPRD Kota Bandung

Wkl Ketua DPRD, Kom A,C,D mlakukan audiensi dg PT KAI, Cmt Andir, Wrg RW 02 Kebon Jeruk ttg pergusuran tanah

DPRD KOTA BANDUNG-Menindak lanjuti keluhan warga Rw.02, kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir,  DPRD Kota Bandung langsung melakukan mediasi dengan PT. KAI dan warga.


Bertempat di gedung DPRD Kota Bandung, senin, 04-04-2016, dalam pertemuan yang di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Haru Suandaru, S.Si., MSi., serta perwakilan Komisi A,C dan D, PT.KAI dan Warga Rw.02 Kel.kebon Jeruk Kec. Andir. Salah satu perwakilan warga, yakni Muhamad Iskandar, selaku pengacara warga RW..02, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, menyebutkan bahwa, secara yuridis, masyarakat membayar kewajiban PBB setiap tahun, sehingga keberadaanya merasa legal dan diakui oleh pemerintah setempat, ia pun mengungkapkan secara historis, warga sudah sejak tahun 1950-an bermukim disana. Berkaitan dengan hal tersebut, secara geografis, berdasar hak pakai PT.KAI surat yg terbit 1988 no.6, menyatakan bahwa sertifikat yang  dikeluarkan adalah sertifikat dengan lokasi di kelurahan pasir kaliki kecamatan cicendo, sementara yang akan di gusur adalah warga yang ada di Kel. Kebon Jeruk sehingga dirinya menganggap bahwa penggusuran tersebut salah alamat. Dengan demikian, warga mengaharapkan kepada pihak PT. KAI tidak lagi melakukan tindakan-tindakan provokatif dan dapat bermusyawarah dengan baik.

Disisi lain pihak PT.KAI DAOP II menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan surat peringatan awal, tetapi langsung mendapatkan reaksi yang demosntratif dari warga, dimana warga pun melakukan pemasangan spanduk yang berisi bahwa daerah tersebut adalah milik pemerintah. Diakui oleh PT. KAI, bahwa pihaknya tidak sembarangan dalam hal melakukan pengamanan asset. Pihak PT.KAI telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemda dan menghasilkan suatu kondisi dimana pada tahun 1951 telah terjadi pengalihan asset  tanah antara PT.KAI dengan Pemda, namun pada tahun 1971 Pemda kembali melakukan pengalihan asset lokasi tanah yang saat ini disengketa kan antara PT.KAI dengan Warga Kebon Jeruk. Mengenai masalah pencantuman alamat pada sertifikat yang di anggap salah oleh warga, pihak PT. KAI mengklaim bahwa, hal tersebut terjadi akibat adanya pemekaran daerah secara besar-besaran oleh yang dilakukan oleh Pemda sehingga nama daerah yang disengketakan berubah, namun jika diukur secara riil,pihak PT. KAI bersikukuh bahwa tanah yang kini diduduki oleh warga RW.02 Kel.Kebon Jeruk, Kec. Andir, adalah asset milik PT.KAI.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Bandung melalui Komisi A yang di wakili oleh Sutaya SH., MH., mengusulkan agar diadakan pertemuan selanjutnya bersama SKPD yang terkait menyangkut asset yang disengketakan. Sementara perwakilan dari Komisi C DPRD Kota Bandung yang diwakili oleh Erwan Setiawan, SE., menyatakan bahwa sebaiknya PT.KAI melakukan sosialisasi terkait masterplan atas tanah yang disengketakan tanpa mengabaikan kepentingan warga.  Anggota Komisi C DPRD kota Bandung yang lainnya yaitu Folmer SM Silalahi, ST., Mengatakan bahwa PT. KAI harus merencanakan penataan kedepan tentang stasiun barat dan tetap memperhatikan warga yang berada didaerah tersebut.  Disampaikan oleh anggota Komisi C, DPRD Kota Bandung, J. Jhonson Panjaitan, bahwa apapun dan dimana pun itu,apabila titik tersebut bersinggungan dengan masyarakat, harus menggunakan cara yang familiar.

Dalam audiensi ini, Ketua Komisi D, Achmad Nugraha DH, SH., menanggapi permasalahan tersebut berharap agar PT. KAI harus memberikan solusi terbaik terhadap warga sekitar dan jangan sampai melakukan cara kurang baik yang dimana menggunakan militer untuk menghadapi warga, serta harus menjelaskan secara rinci masterplan atas tanah yang disengketakan tersebut. Achmad Nugraha DH, SH., pun mempertanyakan kompensasi apa yang akan di berikan kepada sebanyak 57 kepala keluarga oleh PT.KAI apabila memang tanah tersebut adalah milik PT. KAI.

Disampaikan oleh Haru Suandaru S.Si., M.Si.,selaku Pimpinan rapat, bahwa rapat audiensi akan dilanjutkan untuk menentukan alas hukum untuk penunjukkan hak milik tanah antara PT. KAI dan Pemkot yang dimana terdapat warga dalam kapasitas DPRD Kota Bandung dan memperjuangkan hak warga terdampak sesuai dengan keadilan dan peraturan perundang-undangan.