Komisi A

Analisis dan Kajian Beban Kerja OPD Perlu Dimatangkan

Editor DPRD Bandung
Kamis, 18 Februari 2021
Satria/Humpro DPRD Kota Bandung.
Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bandung bersama Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (Orpad) dan Bagian Umum Setda Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (18/2/2021).

HumasDPRD - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Rizal Khairul, SIP., M.Si. berharap adanya perhatian terhadap kepada kewilayahan, karena bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Komisi A DPRD Kota Bandung bersama Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (Orpad) dan Bagian Umum Setda Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Kamis (18/2/2021).

Rapat kerja tersebut dikuti pula oleh jajaran Komisi A DPRD Kota Bandung mulai dari Khairullah, S.Pd.I., Erick Darmadjaya, B.Sc., Aan Andi Purnama, SE., DR. Ir. H. Juniarso Ridwan, SH., MH., M.Si., serta Dudy Himawan, S.H..

Sementara H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I dan Ir. Kurnia Solihat mengikuti via teleconference.

Pentingnya peran aparat kewilayahan itu perlu diupayakan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan begitu, pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lebih optimal.

“Karena kewilayahan ini merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terkait pelayanan,” ujarnya.

Selain itu, rotasi dan mutasi yang dilakukan juga harus sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki ASN. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja dan program pemerintah dapat berjalan dengan optimal.

“Rotasi dan mutasi harus menuju perubahan yang lebih baik, dalam meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bandung,” katanya.

Anggota Komisi A, Aan Andi Purnama menilai perlu adanya kajian dan analisis yang jelas terkait beban kerja, terutama kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang strategis.

Ia berharap rotasi dan mutasi yang dilakukan terhadap ASN dapat memberikan dampak positif kepada OPD terkait, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Jangan sampai ada kendala dalam Pemkot Bandung, karena rotasi dan mutasi tidak berjalan dengan semestinya,” ujarnya.

Sementara Anggota Komisi A lainnya, Dudy Himawan menyoroti jumlah PNS di Kota Bandung yang terus menurun, dari yang sebelumnya berjumlah 22 ribu kini sekitar 15 ribu orang.

“Kita melihat PNS semakin berkurang, karena yang masuk jumlahnya ratusan dan yang pensiun ribuan. Sehingga banyak malah yang kosong, termasuk di kewilayahan yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.* (Rio)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR