Bahas PPKM, Anggota DPRD Kota Bandung Terima Audiensi Mahasiswa

Editor DPRD Bandung
Senin, 26 Juli 2021
Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung.
Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama, SE., berdiskusi dengan perwakilan Organisasi Kemahasiswaan di Kota Bandung, membahas Evaluasi Dampak dari Kebijakan PPKMĀ di Kota Bandung, di ruang rapat Komisi A, Senin (26/7/2021).

HumasDPRD - Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama, SE., berdiskusi dengan perwakilan Organisasi Kemahasiswaan di Kota Bandung dalam gerakan penyampaian suara terkait Evaluasi Dampak dari Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bandung.

Perwakilan mahasiswa diterima di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Bandung, Senin (26/7/2021).

Organisasi yang hadir di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Pembahasan diskusi ini menitikberatkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi selama PPKM berlangsung. Mahasiswa merasa kemunculan beberapa persoalan baru diakibatkan kurang matangnya keputusan dari kebijakan PPKM Darurat.

Ketua GMKI, Reynhart menyampaikan, pemerintah harus segera menindaklanjuti semua hal yang dirasa kurang agar masyarakat tidak terus menerus dibebani dengan PPKM yang membuat masyarakat kecil semakin dirugikan.

“Penyaluran bantuan sosial atau bansos seharusnya dilaksanakan dengan tertib dan harus tepat sasaran, begitupun dengan vaksinasi yang terlihat fakta di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Bantuan sosial bukan menjadi jaminan masyarakat terdampak merasa beruntung, tapi juga dipikirkan apa yang bisa mereka lakukan dari bantuan sosial tersebut. Alih-alih mendapatkan bansos berupa uang, namun pasar tempat mereka membeli kebutuhan pokok malah ditutup. Selain itu, distribusi vaksin juga harus didistribusikan dengan cepat dan mudah. Beberapa masyarakat banyak kesulitan dalam mendapatkan vaksin dikarenakan informasi vaksinasi yang tidak meluas,” ujar Reynhart.

Dalam kesempatan itu, Reynhart juga mengatakan bahwa dalam penentuan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan, diharapkan mahasiswa dilibatkan, agar tidak hanya pihak-pihak sektoral yang terlibat. Himpunan-himpunan mahasiswa juga punya peluang untuk ikut terlibat dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan.

“Inilah tugas kami sebagai mahasiswa, kami ingin diajak kolaborasi dalam penyelesaian persoalan yang terjadi. Kami siap jika basecamp himpunan kami dijadikan posko penyaluran bansos, atau lokasi vaksinasi apabila itu dibutuhkan. Ini adalah upaya kami dalam membantu pemerintah dalam percepatan Covid-19, dan seluruh elemen masyarakat tentu akan kita sadarkan dengan pemahaman-pemahaman yang bisa diterima tanpa menakut-nakuti mereka dengan sesuatu yang menakutkan,” kata Reynhart.

Aan Andi menanggapi terkait usulan dan aspirasi yang telah disampaikan. Dengan serangkaian data dan informasi yang valid, ia menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.

“pemerintah daerah telah mendata keluarga kurang mampu melalui perangkat daerah mulai dari desa hingga pusat, proses pendataan tersebut bisa memakan waktu selama 1 tahun lamanya, hal tersebut bisa memungkinkan terjadinya perubahan status sosial suatu keluarga yang menjadikan bantuan sosial tersebut pada akhirnya tidak tepat sasaran. Tentunya itu bisa kita upayakan dan usulkan agar efektifitas penyaluran Bantuan Sosial tepat sasaran,” kata Aan.* (Tofan)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR