HumasDPRD - Badan Anggaran DPRD Kota Bandung membahas Evaluasi Gubernur terhadap Raperda APBD Kota Bandung TA 2023, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, pada Rabu, (14/12/2022).
Rapat dipimpin Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan dihadiri Anggota Banggar secara langsung dan juga secara virtual.
Hadir Anggota Banggar DPRD Kota Bandung, H. Riantono, S.T., M.Si., Aan Andi Purnama, S.E.; Iwan Hermawan, S.E., Ak., Nunung Nurasiah, S.Pd.; H. Asep Mulyadi, H. Yusuf Supardi, S.IP., Iman Lestariyono, S.Si., Dr. Rini Ayu Susanti, S.E., M.Pd., Yoel Yosaphat, S.T., H. Erwin, S.E.; dan Muhammad Al-Haddad, S.E., M.M.
Ketua Banggar DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mengatakan berharap anggaran dapat digunakan dengan prioritas masalah yang diperhatikan dan sudah ada di RKPD RKUA.
"Evaluasi Gubernur mengenai hal-hal yang sudah dianggarkan ini semua relatif tidak ada yang menonjol dan landai. Ini sebuah perbaikan dalam penyusunan APBD. Juga anggaran tambahan diharapkan sudah ada di RKPD RKUA scara normatifnya dan dipakai prioritas perhatian kita," kata Tedy.
Tedy pun melanjutkan penganggaran harus dialokasikan pada program prioritas. Tedy mengebutkan masih banyak masalah pembangunan trotoar jalan yang rusak, alat pelayanan dan sarana prasarana posyandu yang minim, ketahanan ekonomi, dan prioritas pada penanggulangan bencana seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi.
Terkait posyandu, lanjut Tedy, penanganan stunting khususnya masih kurangnya alat timbangan.
"Sering kali kunjungan-kunjungan ke posyandu yaitu terkait timbangan ini selalu kurang, dibanding pengajuan internet lebih baik prioritas pada hal penunjang ini. Termasuk insentif pegawai posyandu. Memang kurang setelah kita cermati kurnag lebih 200 kurangnya alat timbang," ujar Tedy.
Anggota Banggar DPRD Kota Bandung, Riantono S.T., M.Si., mengatakan, Anggaran Belanja Tidak Terduga berharap dapat dialokasikan pada antisipasi kebencanaan.
"Alokasikan untuk BTT antisipasi banyaknya bencana. Apalagi menyangkut Sesar Lembang yang diprediksi akan ada dampak besar di kota Bandung. Minimal anggarkan Rp10 miliar," kata Riantono.
Seperti dikatakan Anggota Banggar lainnya, Aan Andi Purnama, S.E., yang mengatakan Kota Bandung perlu wajah kota yang tertata. Beberapa hal terkait kenyamanan, keamanan dan kualitas pelayanan di Kota Bandung perlu diperbaiki.
"Kota Bandung perlu wajah yang tertata. Banyaknya PKL di trotoar, banjir, macet masih banyak terjadi. Perlu penganggaran prioritas soalnya ini menyangkut masalah pelayanan jika berbicara mengenai wajah kota," kata Aan.
Juga dikatakan Nunung Nurasiah, S.Pd., penganggaran harus melalui skala prioritas sehingga penggunaan anggaran bisa maksimal dirasakan masyarakat Kota Bandung, melihat banyaknya permasalahan di Kota Bandung.
"Intinya harus berdasarkan skala prioritas sehingga penggunaan anggaran bisa maksimal dirasakan masyarakat kota Bandung, PR Bandung banyak sekali di beberapa sektor. Bandung disorot dengan musim hujan nya selalu banjir misal sering di Bandung Timur. Mau tidak mau harus siap dengan banjir. Maka Pemkot Bandung harus konsentrasi dengan banjir. Lahan terbuka dengan serap air, karena tidak bisa menampung debit air di musim hujan, maka penanganan banjir bisa siapkan lahan terbuka. Kota Bandung lahan terbukanya sudah habis dengan investor pengembang swasta yang kurang memperhatikan dampak lingkungan terhadap warga Kota Bandung. Kita perlu sidak bersama. Karena perubahannya sangat terasa yang dahulu tidak banjir karena makin banyak pembangunan jadi banjir." Ujar Nunung.* (Indra)
