Komisi D

Data Warga Miskin Perlu Didukung Teknologi Informasi

Editor DPRD Bandung
Selasa, 16 Maret 2021
Jaja/Humpro DPRD Kota Bandung.
Rapat Kerja Komisi D DPRD Kota Bandung bersama Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (16/3/2021).

HumasDPRD - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Dr. Rini Ayu Susanti SE., M.Pd. berharap pemanfaatan teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam pendataan warga miskin di Kota Bandung. Dengan demikian, data tersebut dapat lebih terbuka dan transparan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Komisi D DPRD Kota Bandung bersama Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Selasa (16/3/2021).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna SH., MH dan Wakil Ketua Komisi D, Iwan Hermawan  S.E. AK.

Menurutnya Rini, data terkait warga kurang mampu atau miskin di Kota Bandung dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Termasuk dalam urusan verifikasi dan validasi sehingga warga yang terdaftar selalu terhubung dengan pemutakhiran data.

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan, dibandingkan ketika dilakukan secara manual.

“Misalnya sampai ke tingkat RT dibuat sistem database-nya, lalu ditampilkan di website dinas terkait, sehingga masyarakat bisa mengetahui akan data DTKS baik baru ataupun lama, juga non-DTKS,” ujarnya.

Sementara untuk surat permohonan kategori miskin baru, harus dilakukan secara ketat sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Besar harapan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Ketika di tingkat kelurahan surat permohonannya harus dilakukan secara ketat, serta yang bersangkutan sudah terverifikasi dan tervalidasi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna SH., MH menjelaskan bahwa yang masih menjadi persoalan dalam pengentasan masalah kemiskinan di Kota Bandung hingga saat ini yakni terkait pendataan.

Maka perlu dibuat sebuah sistem yang bisa membuat data kemiskinan yang tepat, mutakhir, terverifikasi serta tervalidasi. Hal itu dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah kota hingga pusat.

“Persoalan pendataan menjadi fundamental dan sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung,ujarnya.* (Rio)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR