Dewan Beri Catatan Pada RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 Kota Bandung

Editor DPRD Bandung
Kamis, 12 Agustus 2021
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
Pimpinan DPRD Kota Bandung melakukan rapat Kerja Badan Anggaran terkait Finalisasi Pembahasan RKUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD Kota Bandung, di Ruang Rapat Paripurna, Kamis, (12/8/2021).

HumasDPRD - DPRD Kota Bandung melakukan rapat Kerja Badan Anggaran terkait Finalisasi Pembahasan RKUA PPAS Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD Kota Bandung, di Ruang Rapat Paripurna, Kamis, (12/8/2021).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Banggar DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, AT., MM, dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, baik secara luring dan juga daring.

Pada rapat Banggar kali ini disetujui beberapa landasan implementatif dengan beberapa catatan. Sementara RAPBD Kota Bandung akan mengakomodasi pada konsentrasi penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, dan dampak sosial.

"Ada catatan-catatan dalam pembahasan RKUA PPAS, pada sektor ekonomi ialah tentang UMKM, Penanganan pengangguran, dan perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Sementara pada kesehatan, bahwa amanah raperda harus betul ditangani, terkait penanganan kesehatan, anggaran vaksinasi hingga penguatan tingkat kelurahan," ujar Tedy, dalam rapat tersebut.

Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, penyusunan APBD Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri 27 tahun 2021, dan substansi umum dalam Permendagri sudah terantisipasi dalam APBD Kota Bandung tahun 2022.

"Bahwa APBD Kota Bandung yang di Perwal sudah mengakomodasi pada perkiraan konsentrasi atau fokus pada penyusunan APBD Kota Bandung. Bahwa APBD Kota Bandung yang di Perwal sudah mengakomodasi, dan tidak jauh dari yang kita perkirakan pada konsentrasi penanganan Covid, pemulihan ekonomi, dan dampak sosial," tuturnya.

Ema melanjutkan, pemulihan ekonomi berkaitan dengan program-program SKPD Kota Bandung, baik berkaitan secara langsung, dan juga bersifat SKPD pendukung.

"Pada pemulihan ekonomi, ada dua kategori. Ada yang berkaitan langsung dan pendukung. Pertama, kategori yang berkaitan langsung yaitu seperti Disbudpar, Dispangtan, Disdagin, dinas-dinas KUMKM, Dinas Penanaman Modal Kota Bandung. Sementara dinas pendukung lainnya sebanyak 13 dinas," kata Ema.

Sementara itu Anggota Banggar DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, SP, mengatakan, plafon penganggaran perlu disesuaikan dengan realitas atau pendataan pada fokus target akomodasi APBD 2022.

"Harus ada data berapa orang yang terdampak dari pandemi, berapa data perusahaan yang terdampak oleh pandemi, berapa orang yang menganggur atau tidak kerja akibat pandemi, penekanan pemulihan ekonomi, kesehatan, dan sosial harus jelas dampaknya terdata," kata Yudi.

Senada dengan Anggota Banggar lainnya, Aan Andi Purnama, SE, mengatakan plafon anggaran harus jelas output dan outcome-nya.

"RKUA PPAS ini sudah realistis, tidak pesimis dan tidak terlalu optimis. Karena RKUA penting akan berdampak pada plafon anggaran. Namun aggaran harus jelas output dan outcome-nya. Plafon anggaran sudah, tapi harus jelas programnya disesuaikan data yang jelas dan target yang jelas," kata Aan.* (Indra).


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR