Perubahan PDAM Tirtawening

Dewan dan Pemkot Bandung Sepakati Perubahan PDAM Tirtawening Menjadi Perumda

Editor DPRD Bandung
Jumat, 10 Juli 2020
Humpro DPRD Kota Bandung
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, AT., MM., dan Wali Kota Bandung, H. Oded M Danial saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Jumat (10/7/2020).

HumasDPRD-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyepakati perubahan status PDAM Tirtawening dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umjum daerah (Perumda). Hal tersebut, disepakati dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (10/7/2020).

Selain persetujuan keputusan DPRD pada Pansus 3, juga dipaparkan wali Kota Bandung terhadap satu buah Lembaran Kota tahun 2020 nomor 4 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, dan dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3, Drs. Edi Haryadi, M.Si., menyatakan, terdapat beberapa catatan perubahan bentuk hukum dari PDAM menjadi Perumda Tirtawening. Di antaranya, BUMD yang ada revaluasi aset, tidak perlu pengambilan aset kepada Pemkot untuk dijadikan pernyataan modal Kembali.

“Namun cukup dengan penetapan peraturan daerah bahwa status aset yang disertakan PDAM juga dijadikan modal yang sudah berdasarkan laporan audit keuangan terakhir," papar Edi.

Terkait penyertaan modal, Edi menjelaskan,  Pemkot Bandung bisa menyertakan modal berupa uang dan barang milik daerah yang dinilai real pada saat barang milik daerah kota dijadikan penyertaan modal daerah kota.

“Mengenai mekanisme perubahan bentuk hukum PDAM Tirtawening ke Perumda Tirtawening, tidak perlu dilakukan proses pembubaran tetapi menyesuaikan. Perhitungan aset audit terakhir badan keuangan, pada saat perubahan bentuk hukum tidak dilakukan proses transisi, tapi secara otomatis menyesuaikan pada Perda Perumda Tirtawening yang baru,” terangnya.

Walikota Bandung, Oded M. Danial mengatakan perubahan bentuk BUMD ke perumda, sebagai peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bandung.

"Perubahan bentuk hukum ini, dalam bidang air minum, selain peningkatan ekonomi masyarakat kota Bandung, juga sehingga perusahaan mempunya daya saing yang kuat, nasional maupun internasional," jelas Oded.

Mengenai dasar penyampaian Lembaran Kota Nomor 4 Tahun 2020 Tentang PJP APBD Tahun 2019 di antaranya ialah terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Keuangan paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir. Dikarenakan keterlambatan laporan keuangan APBD 2019, Kemendagri sudah menerbitkan sudah menerbitkan surat tentang penyampaian laporan APBD 2019 bahwa penyampaian laporan keuangan tidak tepat waktu sehubungan adanya dampak kedaruratan covid 19. Juga Laporan keuangan APBD Kota Bandung sesuai hasil pemeriksaan BPK RI, perwakilan Jawa Barat tanggal 26 Juni 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," pungkas Oded.@dprd.bandung.go.id


BAGIKAN

BERI KOMENTAR