Pansus RPJMD

Dewan Dorong Pemkot Perbaiki Kualitas Pembangunan Infrastruktur

Editor DPRD Bandung
Senin, 3 Mei 2021
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
Pansus 2 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja dengan agenda pembahasan rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (3/5/2021).

HumasDPRD - Panitia khusus (Pansus) 2 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Sumber Daya Air (DSDA) dan Bina Marga Jawa Barat, DPKP, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, dengan agenda pembahasan rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (3/5/2021).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Iman Lestariyono, S.Si sebagai ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung itu, turut dihadiri oleh Wakil Ketua, Drs. Heri Hermawan, serta para anggota, yaitu H. Yusuf Supardi, S.IP, Yoel Yosaphat, ST, Dr. Rini Ayu Susanti, SE., M.Pd, drg. Maya Himawati, dan Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I.

Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono mendorong agar upaya pemantapan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bandung dapat dilakukan maksimal. Di samping itu, beberapa agenda strategis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sosial serta fasilitas umum harus tetap menjadi prioritas dari masing-masing bidang.

"Beberapa pekerjaan yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dinilai krusial dan segera harus dilakukan dari kondisi infrastruktur di Kota Bandung, seharusnya ikut dimasukkan dalam RPJMD perubahan. Karena inilah satu-satunya kesempatan untuk dapat memperjuangkan kebutuhan anggaran dan bagian dari prestasi ketercapaian pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Iman pun menyoroti terkait koordinasi kewenangan tugas kewilayahan dari DPU dan DPKP Kota Bandung dengan stakeholder lainnya. Sebab, beberapa pembangunan dan perbaikan dari infrastruktur di Kota Bandung kerap terkendala masalah kewenangan wilayah. Padahal yang merasakan dampak dari persoalan infrastruktur tersebut adalah warga Kota Bandung.

"Aspirasi masyarakat kepada kami di legislatif terkait persoalan infrastruktur di Kota Bandung ini sudah sering. Namun, kan tidak mungkin kami terus menerus menjelaskan bahwa hal itu terkendala oleh kewenangan wilayah, karena sebetulnya kita pun harusnya memiliki kemampuan untuk dapat melakukan koordinasi dengan dinas terkait di provinsi maupun di pusat untuk dapat melakukan perbaikan itu. Dengan demikian kita tidak terus memberikan harapan palsu bagi masyarakat," ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh wakil ketua, Heri Hermawan. Ia mendorong agar perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Bandung agar lebih sistematis. Dengan begitu, peningkatan pelayanan yang dilakukan, terutama penanganan persoalan banjir yang kerap melanda Kota Bandung dapat terus direalisasikan dari tahun ke tahun.

Meskipun saat ini, kata dia, dampak perbaikan yang terus dilakukan oleh DPU mulai terasa oleh masyarakat. Jika biasanya setiap banjir melanda dibutuhkan waktu belasan jam hingga lewat hari untuk surut, kini hanya dengan hitungan dua-tiga jam persolaan banjir sudah teratasi.

“Hal ini harus terus ditingkatkan melalui koordinasi antara DPU dan Bappelitbang, sehingga kelak Kota Bandung tidak lagi identik dengan kepungan banjir setiap kali hujan deras turun, serta salah visi Kota Bandung, yaitu Bandung Nyaman dapat terwujud," ucapnya.

Heri pun menyoroti terkait penanganan kawasan kumuh di Kota Bandung yang juga bersinggungan dengan tata kelola air bersih, pengolahan limbah domestik, dan sanitasi yang ada di pemukiman masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong agar DPKP Kota Bandung dapat memiliki target rencana strategis dan sistematis agar persolaan kawasan kumuh dan segala yang berkaitannya lambat laun dapat semakin teratasi.

"Kami mendorong agar DPKP Kota Bandung memiliki target-target rencana yang lebih jelas dan realistis, sehingga mulai saat ini hingga tahun 2023 nanti, dari RPJMD yang kita susun ini dapat berdampak pada aspek peningkatan layanan akan jumlah sambungan air bersih, pengolahan limbah domestik, dan sanitasi yang ada di di masyarakat, yang tentunya dapat mengurangi kawasan kumuh di Kota Bandung," ucapnya.

Sementara itu, anggota Pansus 2, Yusuf Supardi dan Dr. Rini Ayu Susanti menyoroti realisasi dari misi dari DPU dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu mewujudkan Kota Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Dengan kondisi persoalan banjir masih kerap meneror warga Kota Bandung setiap kali hujan turun, realisasi itu belum tercermin sepenuhnya. Oleh karena itu, keduanya meminta agar target rencana pembangunan dapat betul-betul dilakukan secara maksimal.

Sedangkan, anggota Pansus 2 lainnya, Yoel Yosaphat, drg. Maya Himawati, dan Salmiah Rambe mendorong agar optimalisasi pencegahan dan dampak banjir di Kota Bandung dapat menjadi prioritas yang harus terus dilakukan dinas terkait, sehingga tidak muncul korban dampak banjir akibat penanganan yang terlambat.

"Kami berharap optimalisasi pencegahan dan dampak banjir di Kota Bandung dapat menjadi prioritas yang betul-betul diperhatikan oleh dinas terkait, karena penanganan yang terlambat berbuah bencana di kemudian hari," katanya.* (Permana)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR