Dewan Dukung KPU Wujudkan Kota Bandung sebagai Kota Layak Demokrasi


Jumat, 19 Juni 2020

HumasDPRD-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kota Bandung, Suharti memaparkan rancangan strategi dalam rangka mewujudkan penguatan Kota Bandung sebagai Kota Layak Demokrasi.

"Rancangan strategi tersebut adalah meningkatkan kualitas daftar pemilih, meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU, melakukan kajian, pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi, meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, dan meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Indonesia. Selain itu, strategi yang akan dijalankan adalah dengan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan KPU, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, melakukan kajian dan evaluasi teknis pemilu sesuai UU dan mengurangi tingkat kesalahan, Memastikan penyusunan regulasi kepemiluan yang komprehensif, tegas, progresif dan partisipatif serta peningkatan aksesibilitas Pemilu terhadap pemilih disabilitas," ujar Suharti data melakukan Rapat Kerja Bersama Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Kamis (18/06/2020).

Komisi A mengapresiasi permohonan rencana kerja KPU untuk memajukan demokrasi di Kota Bandung. Namun, Komisi A meminta data penunjang yang lebih lengkap. Selain itu, rapat juga membas mengenai pendidikan pemilih dan pengkajian sistem informasi dan teknologi Ketua Komisi A, Rizal Khairul meminta kelengkapan data agar menjadi pembanding dalam pemutusan anggaran.

"Pada dasarnya saya setuju dengan apa yang KPU ajukan, akan tetapi ada data-data yang harus disertakan lebih lengkap, terkait dengan anggaran harus adanya data penunjang dari tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi pembanding agar terealisasinya program-program tersebut," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi A, Khairullah. Pada prinsipnya, dia mendukung KPU. "Saya ucapkan terima kasih. Kita berharap ke depan Pilkada dan Pemilu akan lebih baik lagi. Untuk itu, memang perlu adanya penunjang-penunjang guna pendukung penyelenggaran Pilkada yang lebih baik lagi," kata Khairullah.

Menanggapi pendidikan pemilih, Khairullah berpendapat lebih baik KPU yang menjadi penyelenggara pendidikan politik kepada masyarakat. "Kesadaran politik masyarakat belum optimal, maka perlu adanya pendidikan politik untuk masyarakat. Jika tugas pendidikan politik itu dilakukan oleh partai politik, maka akan sangat subjektif. Tapi akan lebih luas jangkauannya jika pendidikan politik ini dilaksanakan oleh KPU. Karena saya berharap, pendidikan politik harus menjadi pembelajaran bersama. Saya harap bisa dioptimalikan dengan baik untuk membangun kesadaran politik di masyarakat. Saya siap mendukung apa yang diajukan KPU," tambah Khairullah. @dprdbandung.go.id


BAGIKAN

BERI KOMENTAR