Dewan Ingin Raperda Penanaman Modal Jadi Solusi Masalah Permodalan UMKM

Editor DPRD Bandung
Senin, 13 September 2021
Indra/Humpro DPRD Kota Bandung.
Panitia Khusus (Pansus) 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melakukan rapat kerja membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (13/9/2021).

HumasDPRD - Ketua Panitia Khusus (Pansus) 8 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Riana, berharap Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat menyentuh UMKM. Urusan permodalan masih menjadi masalah klasik bagi usaha kecil dan menengah.

"Kita ingin mengangkat Bandung Juara dengan Raperda yang luar biasa ini, karena perda tentang penanaman modal ini dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Riana, pada Rapat Kerja Pansus 8 DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (13/9/2021).

Rapat kerja tersebut dilakukan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Bag. Hukum Setda Kota Bandung dan Tim NA.

Menurut Riana, dengan kemajuan teknologi saat ini sistem penanaman modal harus sudah terintegrasi. Sehingga sarana dan prasarana yang mendukung harus siap digunakan oleh masyarakat.

"Di dalamnya juga harus ada muatan lokal akan Kota Bandung, termasuk sarana prasarana harus diupayakan dan mendukung," ujarnya.

Anggota Pansus 8 DPRD Kota Bandung, Iwan Hermawan menuturkan bahwa peraturan terkait penanaman modal sangat berhubungan dengan kemajuan ekonomi di Kota Bandung. Raperda ini akan berdampak pada perkembangan investasi yang di kota berjuluk "Parijs Van Java" tersebut.

"Jadi harapannya investasi masuk, tapi semakin mudah dan cepat, serta ada juga perlindungannya. Tapi harus jelas arahnya, apakah ekonomi kreatif, usaha dan lain sebagainya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Pansus 8 DPRD Kota Bandung lainnya, Wawan M. Usman menambahkan, jangan sampai adanya tumpang tindih antara Raperda Penanaman Modal dan Perizinan Usaha, yang saat ini sama-sama tengah digodok oleh DPRD Kota Bandung.

Kedua raperda tersebut, kata dia, berdampak pada investasi dan perkembangan ekonomi di masyarakat. Hal tersebut harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan ke depannya.

"Kota Bandung merupakan kota jasa, dan investasi juga bagiannya. Maka peraturan yang ada jangan sampai tumpang tindih," ucapnya.

Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Roni Ahmad Nuruddin berharap adanya dukungan dari DPRD Kota Bandung terkait persiapan sarana prasarana dan infrastruktur dan sistem penanaman modal di Kota Bandung. Terlebih dengan kondisi pandemi saat ini.

"Meski di tengah pandemi, investasi di Kota Bandung terus mengalami peningkatan, sehingga dibutuhkan sistem yang terintegrasi.  Maka sarana, prasarana dan infrastruktur yang mendukung sangat dibutuhkan,” ujarnya.* (Rio)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR