Komisi D

Dewan Minta Sistem Informasi Rumah Sakit Diperkuat

Editor DPRD Bandung
Jumat, 19 Februari 2021
Indra/Humpro DPRD Kota Bandung.
Komisi D DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Bandung, membahas Pelayanan dan Penanganan Rumah Sakit pada Pasien Umum dan Pasien Covid-19, di Ruang Rapat DPRD Kota Bandung, Jumat (19/2/2021).

HumasDPRD - Komisi D DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja dengan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Bandung, membahas Pelayanan dan Penanganan Rumah Sakit pada Pasien Umum dan Pasien Covid-19, di Ruang Rapat DPRD Kota Bandung, Jumat (19/2/2021).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung H. Aries Supriyatna, SH., MH, dan diikuti jajaran anggota Komisi D Yoel Yosaphat, S.T., Agus Salim, Dr. Rini Ayu Susanti, SE., M.Pd., Drs. Heri Hermawan, drg. Susi Sulastri, dan Nunung Nurasiah, S.Pd.

Sementara Sekretaris D DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat, serta Anggota D DPRD Kota Bandung Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I, dan H. Erwin, SE, menjalani rapat secara virtual.

Dalam kesempatan diskusi di hadapan para pemilik rumah sakit swasta itu, Komisi D DPRD Kota Bandung mengapresiasi tenaga medis dan rumah sakit yang tak kenal lelah bertugas sejak awal pandemi. Mereka berhak untuk mendapatkan vaksin awal Covid-19 demi melanjutkan tugas mulia sebagai penyedia layanan kesehatan publik di masa mendatang.

Meski begitu, Komisi D DPRD Kota Bandung juga menyampaikan sejumlah titipan aspirasi dari masyarakat terkait kendala dalam layanan kesehatan di rumah sakit. Komisi D menekankan adanya perbaikan kualitas layanan bagi publik, khususnya terkait sistem informasi yang di lapangan terdengar simpang siur.

Dalam rapat itu, para anggota Komisi D menyampaikan pendapatnya. Agus Salim menyoroti keluhan publik soal sistem rujukan terpadu, termasuk sistem berjenjang di penanganan Unit Gawat Darurat (UGD).

“Ada sebagian rumah sakit tidak menginformasikan secara baik dan efektif. Selama banyak publik salah menangkap informasi, maka perlu ada pembenahan sistem informasi,” ujarnya.

Dr. Rini Ayu Susanti, SE., M.Pd. menambahkan, sistem informasi yang diterima publik harus betul-betul jelas. Selama ini begitu lumrah kabar beredar soal penolakan pasien BPJS di RS akibat UGD penuh.

“Jangan sampai ada keluhan di tengah warga bahwa RS swasta menyulitkan penerimaan pasien yang akhirnya beralih dan menumpuk di RS milik pemerintah,” tuturnya.

Nunung Nurasiah, S.Pd. mengamini pernyataan anggota lainnya karena di tengah publik masih ada kesan seolah-olah terjadi pembedaan layanan bagi pasien BPJS.

“Sistem informasi yang memang masih kurang. Banyak terjadi kendala FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) memberikan rujukan tetapi ketersediaan kamar di rumah sakit nihil. Sehingga menyulitkan pasien yang sedang menjalani perawatan,” katanya.

Yoel Yosaphat, S.T. meminta rumah sakit, dalam hal ini milik swasta, menyederhanakan ragam informasi sehingga mampu menyentuh seluruh kalangan pasien. Dengan begitu, tak ada lagi keraguan publik atas disparitas layanan kesehatan.

“Yang di luar sana sering membedakan BPJS dengan asuransi lainnya, sehingga masih santer terdengar perbedaan kualitas layanan,” ucapnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung H. Aries Supriyatna, SH., MH menjelaskan, dewan tengah berupaya mewujudkan Sistem Kesehatan Daerah yang menjamin kemudahan layanan kesehatan warga Kota Bandung. Di masa mendatang, harus dipastikan pelayanan kesehatan warga tidak terkendala, dan itu semua kerja bersama pemangku kepentingan khususnya di bidang penyedia layanan kesehatan publik.

“Jadi semua pihak bergabung menjadi satu kesatuan rangkaian, dan terintegrasi di dalam sebuah Sistem Kesehatan Daerah. Itu yang harus dituju bersama. Hari ini bukan rapat yang terakhir dengan rumah sakit. Kita akan mengundang semua pihak yang terlibat dalam Sistem Kesehatan Daerah,” ujarnya.

Ketua ARSSI Bandung dr. Tammy J Siarif, SH, MHKes menjelaskan, rumah sakit swasta selalu mengupayakan pelayanan terbaik bagi warga, tanpa melihat latar belakang.

Soal hambatan ruang perawatan, ia mensinyalir hal itu terkait sistem ketat di rumah sakit yang wajib menjamin perlindungan pasien lainnya. Pasien tidak boleh sembarangan digabung dengan latar penyakit yang berbeda-beda. Ketersediaan bed harus dibarengi dengan kondisi pasien yang telah dinilai aman oleh tenaga kesehatan.

“Apalagi alur UGD saat ini yang berpotensi menerima pasien berpenyakit non Covid-19. Tetapi sekarang aplikasi Mobile JKN bisa melihat bed yang kosong atau fasilitas, yang memberi kemudahan pasien lainnya,” ujarnya.

Ia memastikan tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pasien BPJS. Kabar bahwa rumah sakit merugi jika melayani pasien BPJS, ketimbang keuntungan dari pasien biaya mandiri, dinilai tak berdasar.

Rumah sakit telah bersiap untuk melayani pasien dengan jaminan BPJS, bahkan dengan pertumbuhan penggunanya di masa mendatang.

“Terdapat misinformasi yang menyebar di tengah masyarakat. 80 persen permasalahan bukan di RS, tetapi di informasi yang diterima oleh masyarakat. Misalkan datang tidak membawa kelengkapan dokumen rujukan. Jika sesuai prosedur, RS tidak ada penolakan pasien BPJS. Sistem rujukan harus banyak dikenal oleh FKTP, oleh pasien,” ujarnya.* (Fikry)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR