Pansus LKPJ

Dewan Soroti Masalah KTP, PIPPK, Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Anak Jalanan

Editor DPRD Bandung
Kamis, 29 April 2021
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
Pansus 1 DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja membahas realisasi kinerja kegiatan tahun anggaran 2020, di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung, Kamis (29/4/2021).

HumasDPRD - Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) membahas realisasi kinerja kegiatan tahun anggaran 2020, di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung, Kamis (29/4/2021).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafurry, SH dan  Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana serta dihadiri oleh Anggota Pansus 1, Folmer Siswanto M. Silalahi, ST, Aan Andi Purnama, SE, drg. Susi Sulastri, Yudi Cahyadi, SP dan Nunung Nurasiah, S.Pd dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam paparannya, DP3APM menyampaikan rata-rata realisasi kinerja 2020 mencapai 100%, sedangkan rata-rata realisasi anggaran 2020 sekitar 92,93%. Bagian Pemerintahan realiasasi dari target tercapai 82,3%. Sementara itu Disdukcapil mencapai 83,11% untuk realisasi anggaran 2020, dan BPKA melaksanakan realisasi anggaran 2020 86,51%.

Menanggapai hal-hal yang telah disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas realisasi kinerja tahun anggaran 2020, Pansus 1 memberikan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh OPD, terutama dengan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah didapat oleh Disdukcapil.

Akan tetapi masih ada permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga masih ada sistem atau program-program yang perlu dievaluasi kembali dan dikawal. Agar kebermanfaatan sistem atau program yang dibentuk bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ketua Pansus 1, Ferry Cahyadi Rismafury mengatakan masih ada masalah di lapangan yang perlu diperbaiki, seperti masalah pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Disdukcapil sudah memiliki sistem yang baik dalam pembuatan dokumen masyarakat, seperti contohnya KTP. Akan tetapi, di lapangan masih ada pencaloan bergerak dalam pembuatan KTP. Selain itu di tingkat kecamatan masih adanya antrean padat dalam pembentukan dokumen, ini berarti program yang dimiliki Disdukcapil belum sepenuhnya berjalan dengan baik, atau adanya kelonggaran dalam pengawasan program tersebut,” ucap Ferry.

Ferry juga menambahkan, diharapkan Disdukcapil bisa melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansus 2, Riana menanggapi persoalan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

“Melihat dari judul, dan program itu sudah bagus. Tetapi dari beberapa kecamatan yang saya sudah survei, tidak ada terlaksana inovasi. Melainkan yang ada kolusi antara Lembaga Kemasyarakatan Lurah (LKK) dengan Lurah. Hal itu perlu dikondisikan, akhirnya bukan selera yang sesuai masyarakat tetapi selera kewilayahan. Ini perlu dicarikan solusinya dan pemerataan anggaran PIPPK,” Kata Riana.

Sementara itu, Anggota Pansus 1, Aan Andi Purnama menyoroti masalah Kota Bandung harus menjadi Kota Layak Anak. DP3APM harus berkoordinasi dengan dinas lainnya.

“Seperti yang dilihat, di setiap perempatan jalan masih banyak anak-anak yang dikordinir mengamen atau meminta-minta uang. Hal itu sangat mengkhawatirkan sekali, terutama di Kota Bandung. Jika membicarakan masalah anak, itu cakupannya luas. Jadi saya harapkan DP3APM bisa berkoordinasi dengan dinas lainnya untuk menanggulangi masalah itu. Kita jadikan Kota Bandung Kota Layak Anak di peringkat utama, sudah cukup Kota Bandung berada di peringkat Nindya selama 3 tahun berturut-turut,” kata Aan.

Selanjutnya, Anggota Pansus 1, Nunung Nurasiah dan Susi Sulastri fokus terhadap kekerasan kepada perempuan. Harus adanya penyuluhan lebih efektif agar korban bisa melaporkan terkait hal kekerasan.

“Kasus kekerasan tahun 2020 terdapat kurang lebih 230 kasus, itu jumlah kasus yang cukup banyak untuk Kota Bandung, terutama di kalangan ekonomi rendah, yang menjadi masalah, banyak masyarakat tidak berani lapor, karena berpikir nanti tidak akan terjadi lagi, padahal itu akan menbahayakan. Selain penyuluhan, apa lagi program lebih real-nya untuk mengatasi masalah tersebut,” ucap Susi.

“Menyangkut perlindungan perempuan dan anak, banyak masalah yang ditemui di lapangan, untuk itu tetap harus adanya perhatian khusus. Masih banyak pengamen, anak-anak di jalanan, masih banyak kekerasan terhadap perempuan. Tetapi masih banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkannya. Maka perlu Lebih ditingkatkan dan dioptimalkan lagi untuk penanganan persoalan tersebut,” kata Nunung.* (Trina)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR