Raperda Bandung Ramah Lansia

Dewan Usulkan Mekanisme Bansos untuk Lansia

Editor DPRD Bandung
Rabu, 9 September 2020
Jaja/Humpro DPRD Kota Bandung
DPRD Kota Bandung, mengusulkan adanya mekanisme bantuan sosial dalam Raperda Bandung Ramah Lansia. Hal itu mengemuka pada raker pansus 6 di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi nomor 30 Bandung, Rabu (09/09/2020).* 

HumasDPRD-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, mengusulkan adanya mekanisme bantuan sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bandung Ramah Lansia. Hal tersebut dikatakan Ketua Pansus 6 DPRD Kota Bandung Kurnia Solihat dalam Rapat Kerja Pansus 6 dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Dinas Sosial dan Dinas Penanggulangan Kemiskinanan (Dinsosnangkis). Bagian Hukum, dan Dinas kesehatan (Dinkes) dan Tim Penyusun NA membahas Raperda tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi nomor 30 Bandung, Rabu (09/09/2020). 

Mekanisme bantuan sosial dalam Raperda Bandung Ramah Lanjut Usia, menurut Kurnia Solihat perlu diadakan agar pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran dan adanya perlindungan sosial.

”Perlindungan sosial itu harus ada perlindungan secara fisik dan menyediakan fasilitas tempat perlindungan, dan harus ada kekuatan aturan, sehingga mekanismenya jelas. Maka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS harus benar-benar siap dan jelas,” kata Kurnia Solihat. 

Kurnia melanjutkan, mekanisme bantuan bagi lansia non-DTKS dikarenakan musyawarah kelurahan (Muskel) yang berisi data miskin baru menuju DTKS dinilai tidak apdet.

"Muskel kadang tidak terapdet, dengan cara apa mekanisme memberi bantuan harus ada. Itu harus tersirat di dalam raperda ini. Agar ada upaya perlindungan pada lansia," jelas Kurnia.

Selanjutnya Anggota Pansus 6, Heri Hermawan mengatakan perlindungan sosial non-DTKS pun perlu dibuat mekanismenya.

"Harus ada regulasi kekuatan, untuk mengadakan perlindungan dalam ketentuan umum. Pemkot memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang tercantum dalam DTKS. Begitu pun bagi mereka non DTKS, harus ada mekanisme yang jelas dicantumkan dalam raperda," kata Heri. * (Indra Irawan, Mahmud/Job)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR