Komisi B

DPRD Gali Solusi untuk Bantu Pasar Baru

Editor DPRD Bandung
Jumat, 26 Februari 2021
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
Komisi B DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Forum Komunikasi Pasar Baru Bersatu Kota Bandung dan Perumda Pasar Juara, di Ruang Rapat Komisi B, Jumat (26/2/2021).

HumasDPRD - Komisi B DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Forum Komunikasi Pasar Baru Bersatu Kota Bandung dan Perumda Pasar Juara, menyikapi permasalahan yang muncul di Pasar Baru Trade Centre, di ruang rapat Komisi B DPRD Kota Bandung, Jumat 26/2/2021.

Pada rapat tersebut hadir Ketua Komisi B, Hasan Faozi, S.Pd, Anggota Komisi B, H. Asep Mulyadi, Dirut Perumda Pasar Juara, R. Herry Hermawan, Ketua Persatuan Pedagang Pasar Baru Trade Centre (P3BTC) Wawan Ridwan dan perwakilan pedagang Pasar Baru, Kurnia.

Ketua P3BTC, Wawan Ridwan menjelaskan, permasalahan yang dialami pedagang Pasar Baru yakni terkait penurunan jumlah pengunjung, perihal beban pembayaran listrik, dan biaya jasa layanan (service charge) bagi para penyewa ruang di Pasar Baru Trade Centre.

“Pasar Baru merupakan ikon Jawa Barat khususnya Kota Bandung sebagai destinasi wisatawan. Namun, saat ini pengunjung Pasar Baru mengalami penurunan. Bahkan sebelum pandemi sudah mengalami penurunan semenjak pergantian pengelola Pasar Baru dari pihak ketiga ke Perumda Pasar Juara,” kata Wawan.

Ia menambahkan, para pedagang keberatan dengan kondisi toko yang dipadamkan listriknya karena menunggak service charge. Kondisi itu membuat ruang berjualan semakin dihindari pengunjung.

“Masalah pembayaran listrik dan service charge terasa berat karena kurangnya pendapatan akibat sepi pengnjung,” ucap Wawan.

Perwakilan pedagang Pasar Baru, Kurnia, merasa terbebani dengan jumlah pengunjung yang menurun drastis, sembari harus membayar biaya rutin. Oleh karena itu, ia berharap ada kebijakan pelonggaran tagihan jasa layanan.

“Soal listrik, kami mengerti itu kewajiban. Kami meminta keringanan seperti 50 persennya bisa dicicil. Kami mengharapkan ada win-win solution,” kata Kurnia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perumda Pasar Juara, R. Herry Hermawan memahami kesulitan yang dialami pedagang akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, Perumda Pasar Juara, sebagai pengelola Pasar Baru Trade Centre, juga telah berupaya menalangi tunggakan biaya listrik para pedagang.

“Pihak kami concern pada listrik dan service charge. Untuk listrik kami langsung bayarkan pada PLN, sementara service charge itu peruntukkannya pengelolaan dan pemeliharaan, security dan kebersihan. Sementara itu, masih ada dari teman-teman pedagang yang menunggak listrik. Saat ini kami menutupinya dari pendapatan service charge,” ujarnya.

Selain itu, Perumda Pasar Juara juga diburu PLN untuk menyelesaikan tagihan listrik.

“Kami memberlakukan pemadaman listrik. Tetapi kami juga memadamkan pada toko-toko yang memang sudah menunggak lama. Kenyataannya, dengan pemberlakuan tersebut ada pedagang yang langsung membayar. Pihak kami juga sudah berulang kali mengusahakan pada PLN, namun kebijakannya sudah demikian,” kata Herry.

Ketua Komisi B, Hasan Faozi memahami kondisi kedua pihak.

“Saya mengerti apa yang disampaikan perwakilan pedagang. Namun, kondisi yang dihadapi Perumda Pasar Juara juga tidak bisa dikesampingkan. Kami juga berharap adanya win-win solution untuk kedua belah pihak,” ujar Hasan.

Anggota Komisi B, H. Asep Mulyadi juga sepakat dengan upaya rembuk sebagai solusi terbaik untuk semua pihak.

“Kita harus mencari jalan terbaik untuk semua pihak, terutama Pasar Baru, untuk tetap mempertahankan citra baik Pasar Baru,” ucap Asep.

Hasan mengatakan, Komisi B DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk terus mengawal dan membantu mencari solusi terkait situasi ini. Akan tetapi, semenjak PD Pasar berubah menjadi Perumda Pasar Juara, diperlukan peran Kuasa Pemegang Modal (KPM). Dalam hal ini, KPM Perumda adalah wali kota.* (Trina)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR