DPRD Kota Bandung Pantau Realisasi Rencana Kerja BUMD

Editor DPRD Bandung
Jumat, 30 April 2021
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
Komisi B DPRD Kota Bandung menghadiri  pelaksanaan rapat kerja terkait Evaluasi Program Kerja Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemkot Bandung, di Hotel Crown Plaza Bandung, Jumat (30/4/2021).

HumasDPRD - Komisi B DPRD Kota Bandung menghadiri  pelaksanaan rapat kerja terkait Evaluasi Program Kerja Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemkot Bandung, yang diikuti oleh Perumda Tirtawening, BPR, Pasar Juara, juga Perseroda BII dan PD Kebersihan kota Bandung, di Ruang Rapat Sapphire Hotel Crown Plaza Bandung, Jumat (30/4/2021).

Ketua komisi B H. Hasan Faozi, S.Pd menegaskan bahwa BUMD merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung mendorong dan memonitor semua program kerja BUMD guna melayani masyarakat.

Pada pemaparan ekspose kinerja BUMD bank BPR terealisasi sebesar 116,04%, sedangkan pelayanan air Perumda Tirtawening mencapai 74%, PD Pasar baru 89,53%, dan Bandung Infra Investama ( BII) mencapai 100.22%

Komisi B DPRD Kota Bandung menekankan bahwa BUMD bisa lebih meningkatkan akses air bersih dan akses perbankan bagi masyarakat supaya lebih dipermudah. Komisi B juga menyoroti harus adanya peningkatan inovasi pengolahan sampah dan revitalisasi pasar tradisional guna menjalankan kembali roda perekonomian kota Bandung di masa pandemi.

Anggota komisi B H. Asep Mulyadi menyarankan setiap BUMD hendaknya untuk bersinergi dan bekerja sama untuk meningkatkan profit masing-masing dalam melayani masyarakat, dan tentunya akan berdampak pada keuntungan daerah.

Sekretaris Komisi B Rieke Suryaningsih, SH meminta persyaratannya BPR pada program UMKM jangan dibuat terlalu berat, demi mempermudah masyarakat dan UMKM bisa  menyiasati kondisi serba sulit saat ini.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Hasan Faozi meminta realisasi dari rancangan business (business plan) dari PT BII. Setiap BUMD diharapka  untuk selalu berkoordinasi dengan Komisi B jika menghadapi hambatan dan kesulitan, sehingga peran dewan bisa membantu memaksimalkan fungsi sebagai pengawas.

“Acara ini diharapkan  dapat menjadi sarana untuk koordinasi antar BUMD dan kami sebagai fungsi pengawasan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan pada masing-masing organisasi BUMD yang ada sehingga bisa berjalan sesuai visi dan misi BUMD yang sehat dan profitable,“ ujar Faozi.* (Nuzon)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR