DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ Walikota Bandung Tahun Anggaran 2019


Rabu, 17 Juni 2020

HumasDPRD- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung Tahun Anggaran 2019, pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, nomor 30, Kota Bandung, Rabu, (17/6/2020).

Rapat Paripurna yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan. Hadir pula pimpinan beserta anggota DPRD Kota Bandung. Dari jajaran Eksekutif tampak hadir Walikota Bandung Oded M Danial, Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana, dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna.

Melalui rekomendasi LKPJ yang dibacakan Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Ade Supriadi, DPRD Kota Bandung menyampaikan beberapa rekomendasi berkenaan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan urusan pemerintah daerah. Rekomendasi DPRD Kota Bandung atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2019, pada dasarnya untuk mencocokan atau membandingkan pagu anggaran dengan realisasi program dan target kinerja. Beberapa indikator digunakan sebagai alat ukur keberhasilan atas program.

"Selain aspek legal formal, Kota Bandung masih memerlukan perbaikan. Hasil dari panitia khusus 4, masih banyak masyarakat yang mengadu tentang permasalahan reklame, jalan rusak, bantuan masyarakat miskin, kesemrawutan parkir dan sebagainya," papar Ade Supriadi dalam pembacaan rekomendasi DPRD Kota Bandung terhadap LKPJ T.A 2019 tersebut.

Terkait pendapatan daerah Pemerintah Kota Bandung tahun 2019, melansir dokumen APBD tahun 2019, dari target Rp 7,3 triliun, teralisasi Rp 6,3 triliun atau sebesar 86,20 persen. Menyoroti hal tersebut, DPRD Kota Bandung memberikan catatan di antaranya, dari sumber pendapatan asli daerah tersebut, bahwa capaian masih 78,35 persen, yaitu dari Rp 3,2 triliun hanya dapat dicapai Rp 2,4 triliun rupiah, atau belum ada raihan dari target pendapatan. Secara umum ketidaktercapaian tersebut, di antaranya tidak terlepas dari masih lemahnya koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung dalam pengelolaan PAD.

"Masih lemahnya koordinasi OPD dalam pengelolaan PAD, manajemen PAD, tata kelola Sumber Daya Manusia, lemahnya pajak reklame tidak berizin, koordinasi OPD untuk menertibkan reklame tidak berizin, lemahnya retribusi parkir jalan umum, sehingga Pemerintah Kota Bandung agar melakukan kerjasama dengan pihak kompeten dalam mengawal PAD Kota Bandung," papar Ade Supriadi.

Terkait belanja daerah, total anggaran Pemerintah Kota Bandung tahun 2019 sebesar Rp 7,6 triliun rupiah, dengan realisasi 6,26 atau sebesar 85,9 persen. Dalam hal ini DPRD Kota Bandung merekomendasikan agar anggaran digunakan dengan selektif, efektif, dan efisien untuk mendukung tercapainya kinerja dan memberlakukan reward and punishment bagi OPD yang mengelola pembelanjaan daerah dengan baik.

Terkait urusan pemerintah daerah, seperti diketahui dalam LKPJ Walikota Bandung memuat urusan-urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kota Bandung pada tahun 2019 sebanyak 35 urusan yang terdiri atas 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib bukan layanan dasar, 6 urusan pemerintah pilihan, dengan 2 urusan pilihan tidak menjadi kewajiban pemerintah Kota Bandung.

Menyoroti hal tersebut, DPRD Kota Bandung dalam forum Rapat Paripurna tersebut merekomendasikan poin khusus dan krusial, di antaranya Pemerintah Kota Bandung harus serius dalam pajak reklame, karena PAD dinilai paling rendah dibanding daerah lain. Rekomendasi tersebut akan menjadi landasan dan perhatian DPRD Kota Bandung dalam pembahasan APBD 2020, RAPBD 2021, serta penyusunan LKPJ tahun mendatang.*dprd.bandung.go.id


BAGIKAN

BERI KOMENTAR