Raperda Perubahan RTRW Kota Bandung

Harus Ada Prioritas Pembangunan Jalan Baru dan Jalan Tembus

Editor DPRD Bandung
Rabu, 24 Juni 2020
Humpro DPRD Kota Bandung
Panitia khusus 1 DPRD Kota Bandung melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 di Ruang Bamus Gedung DRPD Kota Bandung, Rabu (24/6/2020)*

HumasDPRD-Anggota Panitia Khusus (Pansus) 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Folmer Siswanto M. Silalahi mengusulkan  adanya percepatan terkait rencana jalan baru dan atau jalan tembus melalui pelebaran dan perpanjangan jalan di Kota Bandung

"Terkait erat dengan sistem transportasi publik apakah itu berbasis jalan, rel atau lainnya seperti sky walk, jalan tembusan arteri sekunder harus menjadi skala prioritas agar dapat terealisasi. Jika jalan baru/tembus dapat terkoneksi ke suatu daerah dapat terealisasi, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Contoh seperti Jalan Jakarta yang terkoneksi dengan daerah Arcamanik Endah," ujar Folmer dalam lanjutan rapat kerja terkait finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda No.18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031 di Ruang Badan Musyawarah Gedung DRPD Kota Bandung Jalan Sukabumi nomor 30 Bandung,  Rabu (24/06/2020).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Pansus 1 lainnya, Riantono menambahkan, jenis transportasi yang bisa melintas di jalur sepeda yang ada di Perda RTRW harus dijabarkan lebih detail. "Jangan sampai jalur sepeda disalahgunakan. Jadi harus jelas jenis transportasinya seperti transportasi ramah lingkungan dan tidak bermotor. Ini harus lebih dijabarkan secara detail,"tegasnya.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus 1, Yudi Cahyadi dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung diantara lainnya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perumahan dan Permukiman, Pertahanan dan Pertamanan, (DPKP3), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wening, Bagian Hukum dan Tim Naskah Akademik. Rapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan membatasi jumlah peserta, memakai masker, mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer dan melakukan cek suhu badan peserta rapat kerja.*dprd.bandung.go.id


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR