HumasDPRD - Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, N. Wina Sariningsih, S.E., berharap Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk terus mensosialisasikan terkait manfaat dan kelebihan dari koperasi.
Mengingat jumlah warga Kota Bandung yang menjadi anggota koperasi yakni sekitar 130 ribu orang, atau 0,05 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung.
"Di sini kita melihat permasalahannya yaitu minat masyarakat untuk koperasi masih rendah. Maka perlu disosialisasikan manfaat dan kelebihannya kepada masyarakat," ujarnya, pada Rapat Komisi B bersama Dinas KUKM Kota Bandung terkait Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (22/2/2023).
Menurut Wina, kurangnya pengetahuan masyarakat akan koperasi menjadikan minimnya minat masyarakat untuk aktif di koperasi. Padahal koperasi merupakan “soko guru” bagi perekonomian Indonesia.
"Diperlukan inovasi dan upaya agar minat masyarakat akan koperasi semakin meningkat di Kota Bandung," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung lainnya, Agus Salim yang menilai bahwa Kota Bandung memiliki potensi yang besar terkait koperasi, namun jumlah keanggotaannya di Kota Bandung masih rendah.
"Dari 2,6 juta penduduk Kota Bandung, baru 130 ribu orang yang menjadi anggota koperasi. Ini perlu kita dorong agar semakin bertambah," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi menyoroti terkait packaging atau pengemasan dari usaha mikro di Kota Bandung. Hal tersebut dinilai berperan besar dalam meningkatkan minat dari pembeli atau konsumen.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pelatihan atau pendampingan bisa terus diupayakan bagi para usaha mikro maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.
"Selain permodalan, stimulus untuk meningkatkan skill terkait packaging atau kemasan juga penting. Sehingga memiliki daya saing dan usaha mikro maupun PKL bisa naik kelas," ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, S.Pd., berharap koperasi yang aktif di Kota Bandung semakin bertambah. Saat ini jumlahnya sekitar 75 unit koperasi.
Walau demikian, koperasi tidak hanya dinilai dari kuantitas tapi juga kualitasnya, sehingga koperasi tidak hanya sebatas simpan pinjam tapi juga memiliki program lainnya dalam memberdayakan masyarakat.
"Kita juga tekankan dari segi kualitasnya, dan kami apresiasi upaya penurunan suku bunga untuk menyejahterakan anggota koperasi. Termasuk membantu mengurangi rentenir di tengah masyarakat," ucapnya.
Terkait UKM, pihaknya mendorong agar berbagai program yang dilalukan Dinas KUKM dapat menjadikan usaha mikro dan PKL di Kota Bandung untuk naik kelas.
"Koperasi dan UKM memiliki kaitan yang erat, dan ini perlu kita dorong bersama sehingga naik kelas," ujarnya.* (Rio)
