Komisi B Dorong Dispangtan Maksimalkan Pencapaian Target PAD Lewat RPH

Editor DPRD Bandung
Jumat, 7 Januari 2022
Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung.
Komisi B DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama Dispangtan Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (7/1/2022).

HumasDPRD - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Wawan M. Oesman berharap pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung, dapat terasa manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan demikian, ketika masyarakat ingin berdikari atau berusaha mandiri, dapat mengambil ilmunya dari berbagai pelatihan tersebut. Sebagai contoh peternakan ayam atau lele, yang banyak dikonsumsi oleh warga Kota Bandung.

"Saya juga merupakan pelaku usaha ternak ayam dan lele, maka pelatihan-pelatihan dari Dispangtan ini diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat," ujar Wawan, pada Rapat Kerja Komisi B DPRD Kota Bandung bersama Dispangtan Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (7/1/2022).

Menurut Wawan, salah satu pendapatan dari Dispangtan Kota Bandung yakni Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Lebih jauh, dapat ditambah dengan rumah potong ayam broiler, karena banyak dikonsumsi masyarakat.

"Di pasar banyak pemotongan ayam broiler yang dilakukan sendiri, maka bisa didorong dengan menyediakan rumah potong ayam broiler dengan didukung fasilitas dan sanitasi yang baik," tuturnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Agus Salim mendorong agar sosialisasi pemanfaatan RPH Ciroyom bisa lebih ditingkatkan. Dengan harapan akan lebih banyak masyarakat yang memotong hewan RPH Ciroyom.

Berdasarkan data, target pendapatan RPH di Kota Bandung sekitar Rp1.810.800.000 di tahun 2021, dan baru tercapai Rp972.030.000. ia berharap target bisa tercapai pada 2022.

"Maka RPH Kota Bandung terus disosialisasikan baik kepada usaha olahan daging, pengusaha olahan daging, dan lain sebagainya. Kita ingin target pendapatan ini bisa tercapai di tahun 2022," katanya.

Hal yang sama disorot oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Dudy Himawan yang menerangkan bahwa harga pemotongan sapi maupun babi di RPH Kota Bandung bisa dinaikkan, mengingat harga pemotongan sapi Rp35.000 dan babi Rp55.000, masih tergolong kecil.

"Harga pemotongan di RPH bisa dinaikKan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tercapai," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung lainnya, Christian Julianto meminta ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui buffer stock dapat terus digiatkan karena berdampak kepada masyarakat Kota Bandung.

"Di sini kita melihat ketahanan pangan banyak dilakukan, bagaimana dengan buffer stock di Kota Bandung. Ini yang perlu terus digiatkan," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dispangtan Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar menjelaskan bahwa kendala pencapaian target RPH yakni adanya kecenderungan daya beli masyarakat menurun di masa pandemi Covid-19.

"Selain itu, karena harga yg meningkat juga pendapatan masyarakat menurun," katanya.

Lebih jauh, terhitung sejak 1 Januari 2021 RPH tidak melaksanakan pelayanan pemotongan babi pada hari minggu, sebagai akibat kelangkaan dan kenaikan harga babi hidup yang memberatkan para pelaku usaha pemotongan hewan.

"Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Retribusi RPH dengan meningkatkan pelayanan UPT RPH melalui RPH-R yang profesional dan diwujudkan dengan diperolehnya sertifikat NKV dan sertifikat halal dan sertifikat sistem sosialisasi, publikasi, terhadap pelaku usaha olahan asal daging sapi, pedagang sapi dan pengusaha katering tentang pentingnya daging maupun olahan halal dan bersertifikat (kolaborasi dengan MUI)," ujarnya.* (Rio


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR