Komisi B Minta Pemkot Matangkan Konsep Wisata Kuliner UMKM

Editor DPRD Bandung
Selasa, 11 Januari 2022
Nuzon/Humpro DPRD Kota Bandung.
Komisi B DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Bandung, Selasa (11/01/2022).

HumasDPRD - Komisi B DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung membahas Target Realisasi Belanja dan Pendapatan T.A 2021 serta Rencana Target Realisasi Belanja dan Pendapatan T.A 2022, di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Bandung, Selasa (11/01/2022).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi B Hasan Faozi. Melalui rapat kerja ini, Kepala Dinas KUKM Kota Bandung, Drs. Atet Dedi Handiman menyampaikan bahwa data UMKM pada tahun 2021 sebanyak 147.999 dengan rata-rata omzet sebanyak Rp205.923.106.

Kondisi tersebut mencerminkan pertumbuhan omzet UMKM dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp109.109.065. ia mengatakan, pemulihan ekonomi menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Bandung di tengah masa pandemi ini, sehingga Koperasi dan UKM Kota Bandung akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan.

“Kami bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan mengembalikan potensi dan peluang UMKM menjadi daya tarik wisata yang sebelumnya telah kami sediakan melalui sarana seperti Teras Cihampelas dan Salapak. Selain itu kami telah melaksanakan beberapa pelatihan bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang di dalamnya juga ada Pedagang Kaki Lima (PKL), juga turut kami bina bersama praktisi dan pendamping yang handal di bidang ekonomi kreatif,” kata Atet.

Hasan Faozi menyampaikan dukungannya terkait pengembangan wisata melalui UMKM Kota Bandung. Namun ia meminta strategi tersebut harus dipersiapkan secara matang, terutama dalam hal infrastruktur.

“Saya sangat mendukung dengan adanya program tersebut, namun kita juga perlu sadar dengan infrastruktur Kota Bandung yang bisa dinilai kurang penyediaan lahan parkir. Seperti contohnya di Teras Cihampelas dan Salapak. Dua lokasi tersebut cukup sulit menemui lahan parkir yang repesentatif bagi wisatawan,” ujar Faozi.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa pengawasan harus dilaksanakan secara serius melalui pembinaan, khususnya bagi (PKL) yang juga turut menjadi salah satu bagian program yang dilaksanakan oleh Dinas KUKM.

“Saya juga mengingatkan  bahwa PKL juga harus menjadi pengawasan kita semua, jangan sampai setelah adanya pelatihan para PKL ini menjadi lost control dan (pelatihan) itu hanya menjadi sesuatu formalitas yang harus kita hindari,” ujar Faozi.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman dan Maya Himawati juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas KUKM dalam upaya pemulihan ekonomi. Program UMKM Recovery Centre (URC) dari Dinas KUKM menjadi langkah yang tepat bagi pelaku usaha untuk kembali bangkit dan membuka kesempatan bagi para pelaku UMKM pemula.

Namun, Christian juga merasa masih minimnya informasi terkait URC tersebut sebagai sarana  bagi pelaku usaha untuk kembali menghidupkan usaha produknya.

“Saya rasa UMKM Recovery Centre ini menjadi langkah yang tepat untuk membantu pelaku usaha yang tidak aktif untuk kembali aktif maupun bagi pelaku usaha pemula dalam menjalankan usahanya. Namun saya lihat masih minim informasi bagaimana cara bergabung di URC ini. Untuk syarat-syaratnya juga harus diinfromasikan secara meluas agar capaian target dari program ini tepat. Terlebih lagi dengan adanya website sirkuit.bandung.go.id bisa dimanfaatkan lebih berkelanjutan lagi melalui konten-konten yang muda dan bisa diterima oleh lapisan masyarakat,” tutur Christian.* (Tofan)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR