Lewat Perda Perizinan Berusaha, Dewan Dorong Kemudahan dan Transparansi Layanan Bagi Warga

Editor DPRD Bandung
Jumat, 29 Oktober 2021
Dani/Humpro DPRD Kota Bandung.
DPRD Kota Bandung menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (29/10/2021).

HumasDPRD – DPRD Kota Bandung menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan penetapan keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda Tahun 2021 Cawu III, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (29/10/2021).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Ade Supriadi, S.E. Sementara para anggota DPRD Kota Bandung mengikuti rapat paripurna secara langsung dan juga melalui teleconference.

Adapun dari Pemkot Bandung diikuti langsung oleh Wali Kota Bandung Oded M. Danial dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

DPRD Kota Bandung berharap Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha diiringi semangat warga Kota Bandung untuk mendongkrak potensi ekonomi.

Dalam praktiknya, dewan juga meminta Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan sistem perizinan yang memudahkan warga untuk mendapatkan kepastian usaha.

Di era digital, DPRD Kota Bandung juga meminta pelayanan daring bagi masyarakat yang mampu memberikan kenyamanan, kelancaran, dan kecepatan dalam mendapatkan perizinan.

Keterbukaan dan akuntabilitas dalam penerapan perizinan berusaha ini juga menjadi hal yang harus selalu diperhatikan Pemerintah Kota Bandung. Dengan begitu, warga bisa menaikkan tingkat kepercayaan pada pelayanan perizinan yang diselenggarakan pemerintah.

Perda Penyelenggaraan Perizian Berusaha mengatur usaha yang berkenaan dengan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pariwisata, serta ketenagakerjaan.

Dalam hal kegiatan nonusaha, Pemerintah Kota Bandung akan menerbitkan keputusan nonperizinan. Ketentuan lebih lanjut mengenai nonperizinan itu akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibentuk sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sarana pengendalian pemerintahan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Di samping itu, perda ini juga berfungsi sebagai kepastian dan keabsahan melakukan kegiatan usaha, sarana koordinasi antarinstansi pemerintahan, serta pengawasan masyarakat.

Perda ini menekankan unsur kemudahan pelayanan persyaratan investasi bagi masyarakat. Kemudahan layanan yang harus dipenuhi yakni ketersediaan dan pendayagunaan teknologi informasi, pembayaran dilakukan melalui jasa perbankan, pendayagunaan pelayanan terpadu satu pintu, ketersediaan aparatur penyelenggara Perizinan Berusaha yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi, hingga ketersediaan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang efektif.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengatakan, perda ini dibentuk bersama DPRD Kota Bandung sebagai upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi perizinan berusaha berbasis risiko.

Merespons usulan dari dewan dalam rangka mendukung perizinan berusaha, kata Oded, Pemkot Bandung akan mengembangkan sistem utuh, mutakhir, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Dalam hal keberatan berkenaaan substansi dan prosedur, akan diselesaikan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berusaha transparan, akuntabel dan melakukan pembinaan pengawasan perizinan berusaha,” ujarnya.* (Editor)


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR