Lindungi Kawasan Sentra yang Jadi Kearifan Lokal Kota Bandung


Selasa, 16 Juni 2020

HumasDPRD - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, minta Pemerintah kota Bandung, selain menetapkan sebagai kawasan strategis kota, juga harus melindungi kawasan sentra di kawasan strategis di Kota Bandung. Hal tersebut dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kota Bandung dengan Bappelitbang, Distaru, Dinas PU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disbudpar, DPKP3, DLHK, Bagian Hukum dan Tim Penyusun Naskah Akademik membahas Raperda tentang Perubahan Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung tahun 2011-2031 terkait penetapan kawasan strategis kota, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi nomor 30 Bandung, Rabu, (16/06/2020).

Ketua Pansus 1 DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi, SP, mengatakan, perlindungan kawasan strategis kota sebagai bentuk tindakan setelah ditetapkannya kawasan strategis Kota Bandung dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW.

"Khususnya OPD terkait, kawasan strategis ini kita pertahankan. Jika pemerintah sudah mencantumkan dalam Perda, itu harus ada treatment atau perawatan dan dorongan," kata Yudi Cahyadi.

Yudi Cahyadi melanjutkan, dengan mempertahankan sentra-sentra di Kota Bandung sebagai salah satu cara mempertahankan nilai kearifan lokal. "Ini adalah historis Kota Bandung, makanya ini harus dipertahankan karena menjadi ikon Kota Bandung juga. Kita tahan brand kuat ini, kalau bisa penguatan-penguatan dari Pemkot untuk sentra-sentra di Kota Bandung, seperti sentra jeans di Cihampelas, sepatu di Cibaduyut. Potensi kearifan lokal ini jangan sampai hilang, meskipun secara produknya beragam," jelas Yudi Cahyadi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Pansus 1, Folmer Siswanto M. Silalahi, ST mengatakan penetapan kawasan strategis tersebut perlu kriteria dengan merevitalisasi kawasan tersebut.

"Bicara wilayah atau kawasan strategis, harus punya kriteria sebelum ditetapkan karena akan membawa dampak pada semua pihak. Kawasan strategis ini harus didefinisikan dulu. Harusnya kawasan strategis ini harus juga bisa jadi triger atau penggerak untuk kawasan strategis lainnya," jelas Folmer Siswanto.

Folmer Siswanto melanjutkan, selain penetapan, juga harusnya ada evaluasi, agar mendukung pertumbuhan kawasan strategis tersebut.

"Pertumbuhan kawasan sentra jika tidak signifikan, artinya tidak bisa dibiarkan, harus didukung dengan cara dibangun fasilitas-fasilitas yang mendukung pertumbuhan, bukan hanya mengetahui mengapa kawasan sentra ini tidak signifikan. Harus diperhatikan akses transportasi, SDM, dan sarana-sarana lainnya," jelasnya.

Anggota Pansus 1 lainnya, Sandi Muharam, S.E, menyarankan Pemerintah Kota Bandung bisa menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). "PR terbesar kita, apa yang kita lakukan dengan kawasan-kawasan strategis ini. Bagaimana melindungi kawasan-kawasan ini. Bagaimana menghidupkan perdagangan industri ini. Khususnya OPD terkait, kita tetapkan kawasan strategis, kita mau apakan, baik secara sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Kalau mau kita tetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) baru, itu jadi perhatian dari kita ke mereka," kata Sandi Muharam.*dprd.bandung.go.id


BAGIKAN

BERI KOMENTAR